<![CDATA[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disusun dengan pendekatan omnibus law guna mendorong investasi dan menyederhanakan regulasi. Namun, pemberlakuan undang-undang ini menimbulkan sentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, yang berimplikasi pada pergeseran relasi kewenangan dalam sistem pemerintahan desentralistik. Permasalahan yang dikaji dalam jurnal ini adalah bagaimana peran strategis Kementerian Hukum dalam harmonisasi regulasi serta penyelarasan kewenangan pusat dan daerah pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, serta mendasarkan analisis pada teori negara hukum dan teori desentralisasi kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum berperan sebagai fasilitator harmonisasi regulasi, pembina penyusunan peraturan daerah, dan pelaksana evaluasi atas kesesuaian regulasi daerah dengan regulasi pusat. Meskipun demikian, peran tersebut menghadapi tantangan dalam menjamin keterlibatan daerah secara substansial. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif dan evaluatif untuk memastikan keseimbangan kewenangan yang adil antara pusat dan daerah tetap terjaga.]]>
Copyrights © 2025
