<![CDATA[Perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena hukum dan sosial yang marak di Indonesia meskipun telah terjadi perubahan batas usia minimal melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik perkawinan anak dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji regulasi seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin yang longgar serta lemahnya penegakan hukum mengakibatkan hukum pidana belum berfungsi efektif sebagai instrumen perlindungan anak. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pihak selain pelaku utama, seperti orang tua, penghulu, dan tokoh masyarakat, belum diterapkan secara konsisten meskipun memiliki dasar hukum yang jelas. Penelitian ini menekankan perlunya penafsiran progresif, penegakan hukum yang lebih tegas, dan sinergi antar lembaga guna mewujudkan perlindungan maksimal terhadap anak. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga preventif dalam mencegah dan menindak praktik perkawinan anak.]]>
Copyrights © 2025
