<![CDATA[Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan taraf hidup masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan tata kelola kota. Salah satu permasalahan utama yaitu meningkatnya aktivitas ilegal, seperti pemasangan reklame tanpa izin dan pelanggaran oleh pedagang kaki lima (PKL). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam menegakan Perturan Daerah untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan masyarakat. Studi ini mencakup pendekatan preventif dan represif yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan petugas Satpol PP dan masyarakat, serta analisis dokumen resmi, seperti peraturan daerah dan laporan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah menjalankan berbagai program, seperti patroli rutin, pembongkaran reklame ilegal, dan penertiban PKL, efektivitasnya masih terhambat oleh kendala seperti kebocoran informasi razia, kurangnya sarana dan prasarana, serta persepsi masyarakat yang cenderung negatif terhadap tindakan hukum yang dilakukan. The city of Bandung, as the capital of West Java Province, has experienced rapid economic growth in the last few decades. This development not only has a positive impact on improving people's living standards, but also raises various social and urban governance problems. One of the main problems is the increase in illegal activities, such as placing advertisements without permits and violations by street vendors (PKL). This research aims to analyze the role of the Bandung City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in maintaining public order and providing community protection. This study covers the preventive and repressive approaches used, as well as the challenges faced in carrying out tasks in the field. The research method used is a qualitative method, data was collected through direct observation, interviews with Satpol PP officers and the community, as well as analysis of official documents, such as regional regulations and performance reports. The research results show that although Satpol PP has implemented various programs, such as routine patrols, dismantling illegal billboards, and controlling street vendors, its effectiveness is still hampered by obstacles such as leaks of raid information, lack of facilities and infrastructure, as well as public perceptions that tend to be negative towards the legal actions taken.]]>
Copyrights © 2025
