<![CDATA[Sebagai negara kepulauan, negara indonesia memiliki wilayah daratan yang lebih sedikit dibandingkan wilayah lautan. Sehingga, penentuan batas pengelolaan wilayah laut penting diketahui sebab berkaitan dengan berbagai aspek sumber daya perairan dan kewenangan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan laut. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan hasil visualisasi peta batas administrasi pada wilayah perairan secara kartometrik, yang telah didasarkan atas Permendagri No. 141 Tahun 2017 dan dibuat dengan kelengkapan data-data administrasi Kabupaten Simeulue untuk pengaplikasian metode buffer, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo untuk melakukan metode equidistant line serta data administrasi Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat untuk digunakan metode median line. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa Penentuan batas wilayah laut memiliki cara yang berbeda tergantung kondisi wilayahnya. Wilayah kabupaten atau kota dengan bentuk pulau dianalisis dengan metode buffer, kemudian wilayah dengan pantai yang berdampingan dianalisis menggunakan equidistant line dan menunjukkan hasil bahwa Kabupaten Kebumen memiliki wilayah pengelolaan laut lebih luas dibandingkan Kabupaten Purworejo. Selain itu, untuk wilayah kabupaten atau kota dengan pantai yang berhadapan dianalisis menggunakan median line, sehingga diketahui Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah pengelolaan laut lebih luas dibandingkan Kabupaten Sumbawa Barat.]]>
Copyrights © 2025
