<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hubungan transaksional dan kompromi politik antara lembaga eksekutif dan legislatif terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPR dalam sistem presidensial Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka, kajian ini menemukan bahwa relasi yang didominasi oleh kepentingan politik jangka pendek telah melemahkan fungsi-fungsi utama DPR. Proses legislasi menjadi elitis dan minim partisipasi publik, sebagaimana terlihat pada pembentukan UU Cipta Kerja. Fungsi pengawasan juga tereduksi akibat dominasi partai-partai pendukung pemerintah di parlemen, yang mengaburkan peran DPR sebagai pengontrol kekuasaan eksekutif. Dalam aspek penganggaran, praktik distribusi anggaran sering kali didasarkan pada lobi politik dan patronase, bukan pada kebutuhan masyarakat. Studi ini menegaskan bahwa reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, serta penguatan integritas legislatif sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
