Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Panorama Hukum Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan (JAMAPEDIK)
Suri, Muhammad
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Otoritas Bawaslu & Komisi ASN Dalam Penindakan Netralitas Aparatur Sipil Negara Suri, Muhammad
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i2.9031

Abstract

Pemilu salah satu pilar negara demokrasi, sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya (pemimpin) di legislatif dan eksekutif (DPR, DPD, DPRD (Legislatif) dan Presiden, Wakil Presiden (Eksekutif)), yang dilaksanakan secara demokratis, LUBER dan JURDIL. berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemilu LUBER dan JURDIL memerlukan kontribusi banyak pihak khususnya Pengawas Pemilu sebagai Badan Pengawas Pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, LUBER dan JURDIL yang menghapuskan pelanggaran bahkan kecurangan di dalamnya masih jauh dari harapan, karena hingga diselenggarakannya pemilu tahun 2019 masih terlihat banyak ditemukan pelanggaran. Salah satunya adalah pelanggaran Netralitas ASN. Merujuk pada UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab Pengawas Pemilu, jika dibandingkan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan: terkait dengan ASN , kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh KASN. Di sinilah tantangannya untuk mencari jawaban mengenai bagaimana kewenangan dan kedudukan Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu dan KASN sebagai ASN Pengawas? dalam menindak pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu. Permasalahan tersebut ditinjau dalam perspektif normatif sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
DINAMIKA HUBUNGAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA Suri, Muhammad
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No. 1, Mei 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i1.346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hubungan transaksional dan kompromi politik antara lembaga eksekutif dan legislatif terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPR dalam sistem presidensial Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka, kajian ini menemukan bahwa relasi yang didominasi oleh kepentingan politik jangka pendek telah melemahkan fungsi-fungsi utama DPR. Proses legislasi menjadi elitis dan minim partisipasi publik, sebagaimana terlihat pada pembentukan UU Cipta Kerja. Fungsi pengawasan juga tereduksi akibat dominasi partai-partai pendukung pemerintah di parlemen, yang mengaburkan peran DPR sebagai pengontrol kekuasaan eksekutif. Dalam aspek penganggaran, praktik distribusi anggaran sering kali didasarkan pada lobi politik dan patronase, bukan pada kebutuhan masyarakat. Studi ini menegaskan bahwa reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, serta penguatan integritas legislatif sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial di Indonesia.
MAKNA KEDAULATAN RAKYAT DALAM PRAKTIK DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA Suri, Muhammad
Jurnal Manejemen, Akuntansi dan Pendidikan Vol. 2, No.3, Desember 2025
Publisher : YAPAKAMA (Yayasan Putra Khatulistiwa Malang)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jamapedik.v2i3.412

Abstract

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktik penyelenggaraan negara, pelaksanaan kedaulatan rakyat sering kali menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi konstitusional di Indonesia, dengan fokus pada peran lembaga negara, khususnya Mahkamah Konstitusi dan partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta kajian empiris dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga kedaulatan rakyat melalui penegakan supremasi konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada independensi dan integritas kelembagaan. Di sisi lain, partai politik berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi perwakilan, tetapi dalam praktiknya kerap membatasi kedaulatan rakyat melalui dominasi elit dan mekanisme internal yang tidak demokratis. Oleh karena itu, penguatan demokrasi konstitusional diperlukan agar kedaulatan rakyat dapat terwujud secara substantif.
Co-Authors