<![CDATA[Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, menjadikannya salah satu penghasil utama komoditas ini. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, praktik oligarki dalam industri pertambangan nikel telah menimbulkan dampak serius, terutama terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik oligarki dalam industri nikel terjadi serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, dengan fokus pada masyarakat suku Sawai di Halmahera Selatan. Ekspansi pesat industri nikel di Halmahera telah menyebabkan kerusakan ekosistem seperti pencemaran air, penurunan jumlah ikan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat lokal. Kebijakan pemerintah yang sering kali berpihak pada perusahaan tambang memperparah situasi ini, dengan memberikan kemudahan akses izin melalui regulasi seperti UU Cipta Kerja, meskipun berpotensi mengabaikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat. Dominasi pemerintah pusat dalam pengelolaan izin tambang, tanpa memperhatikan masukan pemerintah daerah dan masyarakat lokal, mencerminkan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, minimnya kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan rehabilitasi lingkungan setelah operasi memperburuk dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Situasi ini menggambarkan kebijakan yang lebih menguntungkan elit kekuasaan dibandingkan kepentingan publik, sehingga masyarakat lokal, termasuk suku Sawai, harus menghadapi degradasi lingkungan yang merugikan kesejahteraan mereka dan mengancam sumber daya alam sebagai tumpuan kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak praktik oligarki dalam pertambangan nikel dan ketimpangan yang dirasakan masyarakat terdampak. ]]>
Copyrights © 2025
