The increasing brutality of state apparatuses in recent years has disrupted communal life and poses a significant threat to individual subjectivity. This phenomenon—often referred to as “state terrorism”—manifests under the pretext of maintaining public security and social order, yet frequently targets specific community groups, functioning as a mechanism of control rather than protection. This study draws on secondary data from reports, media coverage, and human rights documentation from 2021-2022 to examine the extent and impact of such violence. Using Michel Foucault’s critical-philosophical framework, the analysis reveals that state apparatuses often act as agents of systemic brutality, undermining human rights and fostering a climate of fear. Moreover, the entanglement of capitalism, racism, and discrimination transforms social relationships, encouraging mutual surveillance among citizens and masking state coercion as mediationAbstrakBrutalitas aparat beberapa tahun terakhir menjadi sebuah fenomena yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, bahkan menimbulkan ancaman terhadap subjektivitas individu. Brutalitas aparat atau bisa disebut sebagai “terorisme negara” adalah salah satu ketakutan terhadap aparat keamanan dengan berdalih mengamankan dan menertibkan, namun justru menjadi subjek eksekutor terhadap masyarakat. Berkedok “mengayomi masyarakat” padahal bentuk lain dari “mengontrol masyarakat” dengan menargetkan kelompok masyarakat tertentu dan memiliki motif menebarkan ketakutan dengan dalih mencegah kegaduhan. Data dari 2021-2022 menunjukkan signifikansi brutalitas aparat sebagai eksekutor hak asasi manusia. Secara metodologis, penelitian ini bertumpu pada perspektif kritis-filosofis Michel Foucault. Hasil memperlihatkan bahwa aparat negara menjadi penyebab terjadinya brutalitas terhadap kehidupan manusia dan mengancam hak asasi manusia. Aparat negara menjadi teroris bagi rakyat. Kapitalisme dengan bercampur rasisme dan diskriminasi mengecam hubungan masyarakat yang saling peduli menjadi saling mengawasi, maka membuat aparatus negara dibuat seolah menengahi persoalan.
Copyrights © 2025