<![CDATA[Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan fokus pada hambatan dalam pelaksanaan serta upaya perbaikan yang dapat meningkatkan perlindungan sosial dan hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan program jaminan sosial seperti BPJS telah ada, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada birokrasi yang kompleks, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, serta ketimpangan perlindungan terutama bagi migran non-prosedural dan pekerja tak berdokumen. Keterbatasan data dan evaluasi empiris juga menjadi kendala dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih kuat, penguatan institusi publik, kolaborasi multi-aktor, serta studi perbandingan internasional sangat diperlukan untuk mencapai perlindungan menyeluruh dan berkelanjutan bagi pekerja migran Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi gap implementasi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran secara holistik]]>
Copyrights © 2025
