<![CDATA[The transformation of education toward digitalization has become an urgent necessity in the era of globalization and technological advancement. However, the implementation of the digital curriculum in Indonesia still faces various challenges, particularly regarding the readiness of urban and rural schools and the lack of systemic support from the government. This study focuses on disparities in infrastructure readiness, digital literacy, teacher training, and incomplete government policies. The method used is descriptive qualitative through literature review and relevant secondary data. The findings show a significant gap in technological access between urban and rural schools, unsustainable teacher training, and inconsistent policies that do not fully support digital curriculum integration. Low digital literacy among students in rural areas exacerbates implementation barriers, as limited access to devices and internet networks prevents meaningful participation in modern learning. Moreover, government policies are often partial and lack proper monitoring and evaluation. The study concludes that without equitable infrastructure and continuous training, the digital curriculum risks widening the educational gap. An integrated strategy involving government, schools, and communities is essential to establish a fair, inclusive, and sustainable digital education system. ABSTRAKTransformasi pendidikan ke arah digital menjadi kebutuhan mendesak di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Namun, implementasi kurikulum digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan serta kurangnya dukungan sistemik dari pemerintah. Penelitian ini berfokus pada ketimpangan kesiapan infrastruktur, literasi digital, pelatihan guru, serta kebijakan pemerintah yang belum menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) disertai dengan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan akses teknologi antara sekolah perkotaan dan pedesaan, pelatihan guru yang tidak berkelanjutan, serta kebijakan yang belum konsisten dalam mendukung kurikulum digital. Rendahnya literasi digital siswa di daerah pedesaan memperparah hambatan implementasi, karena keterbatasan perangkat dan jaringan internet menghalangi mereka untuk terlibat dalam pembelajaran modern. Di sisi lain, kebijakan pemerintah sering bersifat parsial dan tidak disertai monitoring serta evaluasi yang memadai. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa tanpa pemerataan infrastruktur dan pelatihan berkelanjutan, kurikulum digital berisiko memperlebar ketimpangan pendidikan. Diperlukan strategi terpadu antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan digital yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
