<![CDATA[Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrument utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Sejak tahun 2005 Indonesia menerapkan system pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi demokrasi langsung pasca-reformasi. Namun dalam perjalanannya, mekanisme ini memunculkan sejumlah persoalan serius antara lain biaya penyelenggaraan yang sangat besar, maraknya politik uang, polarisasi masyarakat, serta lemahnya kualitas kepemimpinan daerah akibat dominannya faktor popularitas dibandingkan kapasitas dan integritas. Pemilihan kepala daerah salah satu bentuk demokrasi di daerah untuk memilih gubernur, walikota/bupati, dalam system ketatanegaraan ada dua model pilkada yaitu Pilkada langsung dan pilkada perwakilan. Model pemilihan yang sekarang ada di Indonesia adalah pemilihan langsung tetapi banyak masalah dan dampak negatif yang muncul dari model ini sehingga muncul ide dan gagasan untuk mengubah model pemilihan kepala daerah dari langsung ke pilkada perwakilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk mengkaji dasar hukum, relevansi, serta implikasi system pemilihan kepala daerah oleh DPRD di era demokrasi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah olh DPRD memiliki legitimasi konstitusional dan dapat memperkuat peran lembaga perwakilan, namun berpotensi mengurangi partisipasi langsung rakyat dan meningkatkan risiko politik transaksional.]]>
Copyrights © 2025
