Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

LEGALITAS KONTRAK PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Fakhry Firmanto; Hafiz Sutrisno; Aminoel Akbar Novi Maimory
Jurnal Pahlawan Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to understand and know about the legality of electronic trade contracts in the Civil Code and the legal consequences if the electronic trade contracts are made illegally. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this paper show that the legality of electronic commerce contracts is contained in the provisions of Article 1320 of the Civil Code, namely the agreement of the parties; the ability of the parties to do legal actions; a certain subject matter; and a non-prohibited cause and legal consequences if an electronic trade contract or e-contract is invalid is null and void by law if it is not in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code.
Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan DPRD Berbasis Demokrasi Perwakilan: Penelitian Ratna Riyanti; Fakhry Firmanto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2227

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrument utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Sejak tahun 2005 Indonesia menerapkan system pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi demokrasi langsung pasca-reformasi. Namun dalam perjalanannya, mekanisme ini memunculkan sejumlah persoalan serius antara lain biaya penyelenggaraan yang sangat besar, maraknya politik uang, polarisasi masyarakat, serta lemahnya kualitas kepemimpinan daerah akibat dominannya faktor popularitas dibandingkan kapasitas dan integritas. Pemilihan kepala daerah salah satu bentuk demokrasi di daerah untuk memilih gubernur, walikota/bupati, dalam system ketatanegaraan ada dua model pilkada yaitu Pilkada langsung dan pilkada perwakilan. Model pemilihan yang sekarang ada di Indonesia adalah pemilihan langsung tetapi banyak masalah dan dampak negatif yang muncul dari model ini sehingga muncul ide dan gagasan untuk mengubah model pemilihan kepala daerah dari langsung ke pilkada perwakilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk mengkaji dasar hukum, relevansi, serta implikasi system pemilihan kepala daerah oleh DPRD di era demokrasi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah olh DPRD memiliki legitimasi konstitusional dan dapat memperkuat peran lembaga perwakilan, namun berpotensi mengurangi partisipasi langsung rakyat dan meningkatkan risiko politik transaksional.
Peran DKPP dalam Menjaga Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Penegakan Kode Etik Menurut UU 7 Tahun 2017 Hafiz Sutrisno; Fakhry Firmanto
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 1 No. 3 (2024): October - January
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v1i3.153

Abstract

The enforcement of the code of ethics is a crucial instrument in maintaining the professionalism and integrity of election organizers. The Honorary Council of Election Organizers (DKPP) holds the mandate to uphold the code of ethics as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This study aims to analyze the role of DKPP in maintaining the professionalism of election organizers through the enforcement of ethical codes. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that DKPP plays a strategic role in ensuring that election organizers, both the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu), perform their duties professionally, independently, and with integrity. DKPP enforces ethical codes through mechanisms of examination, ethical hearings, and the imposition of sanctions on violators. However, several obstacles exist in its implementation, such as limited authority to follow up on sanctions and overlapping perceptions between ethical and legal violations. In conclusion, DKPP’s role in enforcing the code of ethics is significant in maintaining the professionalism of election organizers, although institutional strengthening and regulatory harmonization are still needed to ensure more effective and fair ethical enforcement.