Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Ratna Riyanti
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA PARLEMEN DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI INDONESIA Ratna Riyanti
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2533

Abstract

Isu keterwakilan perempuan memperoleh tempat sejak diterapkannya kuota 30% pada pemilu 2004, namun hingga berlangsungnya Pemilu 2014 jumlah perempuan di parlemen nasional berkurang 22 kursi dibandingkan pemilu 2009. Dalam perkembangan kultur pembangunan sumber daya manusia, sebenarnya negara tidak memandang dari sisi gender untuk pemerataan dan segala bentuk fasilitas pembangunan untuk sumber daya manusia yang sempurna dengan tujuan pembangunan bangsa itu sendiri. Hanya saja dalam kenyataan pelaksanaannya justru kelihatan dominan hanya laki-laki. Hal ini disebabkan karena selain ada kultur budaya jawa tentang perempuan juga atas akses public bagi perempuan terbatas, baik itu oleh norma adat, susila, kesopanan maupun norma hukum. Affirmative action yang dituangkan dalam undang-undang pemilu dari tahun 2004 – 2019 sejauh ini belum dapat terwujud, hal ini menimbulkan suatu fenomena dalam hak-hak politik perempuan. Permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Pemilihany Umum anggota Parlementf dalam perspektifg kesetaraank dan keadilanf gender? Tujuan dari permasalahan yang diangkat adalah : untuk mengetahui Pemilihan Umum yang berkesetaraan dan berkeadilan gender
Marriage Actualization of the Malay Indigenous Peoples of Riau Province in the Legal Perspective Ratna Riyanti; Yuli Heriyanti; Hafiz Sutrisno
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 4 (2022): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i4.7043

Abstract

This research concerns the analysis and studies related to the normative legal postulates contained in the provisions of Article 18B paragraph (2) and Article 281 paragraph (3) of the 1945 Constitution after the Amendment, which is supported by sectoral laws related to the protection and recognition of the legal community custom. In this case, the problem written is about how the constitutionality position of the existence of customary law and customary law community alliances is. It aims to answer academic questions about the protection of the traditional rights of the Sakai Tribe legal community. The research method used is sociological juridical law research, namely; research that departs from positive legal norms and doctrines enriched with data and facts from the field. The research results are; that legally in the 1945 Constitution with sectoral laws against customary law communities, in general it has been protected. However, the implementation of policies from both the central and local governments has not been able to protect the traditional rights of the indigenous people of the Sakai Tribe. Although the area is the source of life for the Sakai people, it is rich in natural resources that are economically valuable. The absence of a Customary Regional Regulation proves that the Riau provincial government favors the Sakai Tribe customary law community. This research is descriptive analytical, namely research that will describe, examine and explain thoroughly about problems and the legal system and examine them systematically so that they can be more easily understood and concluded.
Penyuluhan Hukum tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Pemindahan Kepemilikan Hak Ulayat Adat di Desa Lereng Kecamatan Kuok – Kabupaten Kampar: Pengabdian Ratna Riyanti; Prayudi Saputra, Rian; Hafiz Sutrisno; Yuli Heriyanti
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.1331

Abstract

This study examines the problem of disputes over the transfer of customary land rights in Lereng Village, Kuok District, Kampar Regency, with a focus on increasing public legal awareness. The existence of customary law communities in Indonesia is recognized, including their customary rights, in accordance with Article 18B of the 1945 Constitution and related laws and regulations. However, the lack of understanding of positive law and customary law, as well as applicable procedures, is often the cause of disputes. Through legal counseling activities carried out on June 2, 2025 by the Faculty of Law, Pahlawan Tuanku Tambusai University, the community, especially traditional leaders and local residents, showed an increase in understanding regarding the meaning and position of customary rights in the national legal system, the legal procedures for transferring customary rights, and the legal risks of transferring rights that are not in accordance with the mechanism. It was found that disputes often arise due to ignorance of legal procedures and the absence of official documentation. Therefore, this counseling emphasizes the importance of involving the authorities (notaries, BPN, customary institutions, village officials) and making written documents to avoid future disputes.
Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan DPRD Berbasis Demokrasi Perwakilan: Penelitian Ratna Riyanti; Fakhry Firmanto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 1 (Juli 2025 -
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i1.2227

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrument utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Sejak tahun 2005 Indonesia menerapkan system pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi demokrasi langsung pasca-reformasi. Namun dalam perjalanannya, mekanisme ini memunculkan sejumlah persoalan serius antara lain biaya penyelenggaraan yang sangat besar, maraknya politik uang, polarisasi masyarakat, serta lemahnya kualitas kepemimpinan daerah akibat dominannya faktor popularitas dibandingkan kapasitas dan integritas. Pemilihan kepala daerah salah satu bentuk demokrasi di daerah untuk memilih gubernur, walikota/bupati, dalam system ketatanegaraan ada dua model pilkada yaitu Pilkada langsung dan pilkada perwakilan. Model pemilihan yang sekarang ada di Indonesia adalah pemilihan langsung tetapi banyak masalah dan dampak negatif yang muncul dari model ini sehingga muncul ide dan gagasan untuk mengubah model pemilihan kepala daerah dari langsung ke pilkada perwakilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis untuk mengkaji dasar hukum, relevansi, serta implikasi system pemilihan kepala daerah oleh DPRD di era demokrasi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah olh DPRD memiliki legitimasi konstitusional dan dapat memperkuat peran lembaga perwakilan, namun berpotensi mengurangi partisipasi langsung rakyat dan meningkatkan risiko politik transaksional.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Salo Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Hafiz Sutrisno; Ratna Riyanti
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v2i3.154

Abstract

This study aims to identify and analyze the implementation of Village Fund management in Salo Timur Village for the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The research employed an empirical juridical approach with a descriptive-analytical nature. Data were obtained through interviews with village officials, BUMDes managers, and analysis of legal documents and financial management reports. The results show that the management of Village Funds in Salo Timur Village adheres to the principles of transparency and accountability, although challenges remain in human resource capacity and business governance. It is necessary to enhance the competence of village apparatus and strengthen oversight systems to optimize the use of Village Funds in supporting economic independence through BUMDes.
Co-Authors Fakhry Firmanto Hafiz Sutrisno Rian Prayudi Saputra Rizqon Jamil Farhas Yuli Heriyanti