Pembangunan daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, khususnya disparitas antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Ketimpangan infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia, dan investasi menjadi penyebab utama kesenjangan ini. Kepemimpinan kepala daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Visi Presiden Prabowo Subianto, Astacita, yang menekankan pembangunan berkelanjutan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas SDM, sangat relevan dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan dan tata kelola dalam mendorong pembangunan daerah serta strategi mengurangi disparitas dan menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi nasional. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, berfokus pada fenomena kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Hasil menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan, kolaborasi antar daerah, pemanfaatan teknologi digital, dan partisipasi masyarakat merupakan langkah strategis. Selain itu, sinkronisasi kebijakan daerah dengan visi Astacita diperlukan untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, kepemimpinan yang kuat, transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi kunci utama. Rekomendasi mencakup peningkatan kapasitas kepemimpinan, penguatan kerja sama antar daerah, optimalisasi teknologi, serta evaluasi kinerja yang komprehensif. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih merata, inklusif, dan sejalan dengan visi nasional.
                        
                        
                        
                        
                            
                                Copyrights © 2025