<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk penganiayaan merupakan salah satu permasalahan hukum yang terus berkembang di masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur penganiayaan secara umum, namun hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan pengaturan yang lebih khusus terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis tindak pidana penganiayaan dalam lingkup rumah tangga serta relevansinya dengan perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP dan UU PKDRT, serta bahan hukum sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PKDRT memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap korban dibandingkan KUHP, dengan mengatur berbagai bentuk kekerasan yang meliputi fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun demikian, terdapat kelemahan karena sebagian bentuk tindak pidana dalam UU PKDRT masih dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga bergantung pada pengaduan korban untuk diproses secara hukum. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan penerapan UU PKDRT guna mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.]]>
Copyrights © 2025
