Program penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung merupakan upaya penting dalam menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kenyamanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat. Metode evaluasi yang digunakan adalah model CIPP (Context, Input, Process, Product) dan Kirkpatrick untuk memberikan gambaran menyeluruh dari berbagai aspek program. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan koordinatif telah memberikan hasil positif, seperti perbaikan kondisi ruang publik dan perubahan persepsi masyarakat terhadap Satpol PP. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan lokasi relokasi yang memadai. Simpulan menyebutkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan zona alternatif yang representatif, serta penguatan kerja sama lintas instansi agar program penertiban dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan penyempurnaan strategi, program ini berpotensi menjadi contoh pengelolaan ketertiban umum yang berbasis partisipasi dan humanisme.
Copyrights © 2025