<![CDATA[Omnibus Law merupakan suatu cara legislatif yang bertujuan untuk merampingkan dan mereformasi sejumlah peraturan perundang-undangan demi menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik di Indonesia. Salah satu hasil utama dari pendekatan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Omnibus Law terhadap regulasi pasar modal dan investasi di Indonesia, baik dari segi substansi hukum maupun implikasi dalam praktiknya. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan kajian literatur. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa Omnibus Law membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek regulasi, termasuk kemudahan dalam berbisnis, pengurangan hambatan birokrasi, dan peningkatan peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sektor pasar modal, terdapat penyederhanaan prosedur untuk emisi saham dan izin usaha. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini juga menghadapi kritik, terutama terkait kemungkinan lemahnya perlindungan hukum bagi investor dan risiko ketidakpastian hukum akibat proses legislasi yang tergesa-gesa. Oleh karena itu, evaluasi serta penguatan regulasi turunan sangat diperlukan agar reformasi hukum melalui Omnibus Law benar-benar mampu mendukung perkembangan pasar modal dan investasi secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
