PENGANGKATAN DIREKTUR RSUD SEBAGAI PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL NON-APARATUR SIPIL NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Fitrie Aryani Rahayu (Universitas Pakuan)
Andi Muhammad Asrun (Universitas Pakuan)
Agus Satory (Universitas Pakuan)

YUSTISI
Vol 13 No 1 (2026)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membuka paradigma baru tentang kualifikasi pimpinan rumah sakit, dimana sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pimpinan rumah sakit atau lazim disebut dengan Direktur, hanya bisa dipilih dari Tenaga Medis saja, sedangkan menurut undang-undang kesehatan yang baru, pimpinan rumah sakit dapat dipegang oleh tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga profesional. Pengangkatan tenaga profesional sebagai pimpinan rumah sakit, khususnya rumah sakit umum milik pemerintah daerah ternyata menimbulkan permasalahan baru, dimana dalam kelembagaan perangkat daerah, pimpinan rumah sakit merupakan salah satu jabatan manajerial aparatur sipil negara, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah jabatan ASN yang hanya dapat diisi oleh Pegawai ASN. Selain itu, pemilihan tenaga profesional non-ASN juga menimbulkan permasalahan terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan manajemen ASN yang berada dalam wilayah jabatannya. Permasalahan tersebut muncul karena belum terakomodirnya masalah pengelolaan keuangan negara dan manajemen ASN yang dilakukan oleh Pejabat yang berasal dari tenaga profesional non-ASN dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kata Kunci: UU Kesehatan, UU ASN, Rumah Sakit, Tenaga Profesional Non-ASN, BLUD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Manajemen ASN.