<![CDATA[Penelitian ini menganalisis kebijakan yuridis dan implementasi perlindungan konsumen atas penggunaan Bitcoin di Indonesia pada tengah percepatan ekonomi digital dan meningkatnya modus penipuan daring. Tujuan riset adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, memetakan peran lembaga pengawas, serta membandingkan praktik terbaik internasional untuk merumuskan penguatan tata kelola yang berorientasi konsumen. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta telaah literatur terkait aset kripto dan perlindungan konsumen. Hasil menunjukkan masih adanya disharmonisasi kebijakan, kebutuhan penguatan pengawasan seiring peralihan kewenangan ke otoritas sektor jasa keuangan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta urgensi penerapan standar keamanan informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi lintas-otoritas, edukasi publik yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknologi, serta kolaborasi internasional untuk menekan penipuan lintas batas sehingga ekosistem kripto nasional menjadi lebih aman, akuntabel, dan kompetitif.]]>
Copyrights © 2025
