<![CDATA[Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kehamilan pranikah dan lonjakan dispensasi kawin serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum dalam melindungi hak anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan lembaga terkait dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya dibandingkan ketentuan hukum formal, sementara pengadilan agama cenderung menjadikan kehamilan sebagai alasan “mendesak” untuk mengabulkan permohonan. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan berbasis bukti dengan integrasi pendekatan hukum, pendidikan publik, dan perlindungan anak yang selaras dengan standar internasional]]>
Copyrights © 2025
