Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing di Indonesia Lidya Nivisa Yusuf; M. Riksa Fritansya Gumilar; Fachri Rizky Fadillah; Faris Fajharika Yusmar; Harry Rusman; Yeti Kurniati; Kamil Razak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1972

Abstract

Permasalahan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing di Indonesia menjadi isu penting dalam dinamika hubungan industrial, baik di tingkat nasional maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta membandingkannya dengan praktik terbaik di beberapa negara lain. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 28 informan, meliputi pekerja outsourcing, manajer HRD, pengawas ketenagakerjaan, dan aktivis serikat buruh, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal bereputasi, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kerangka hukum dan implementasi di lapangan, ditandai dengan lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum pekerja, dan minimnya perlindungan serikat buruh. Perbandingan dengan praktik internasional menunjukkan bahwa negara-negara seperti Jerman, Belanda, Filipina, dan India berhasil memperkuat perlindungan pekerja melalui regulasi ketat, pengawasan berbasis teknologi, dan penerapan prinsip kesetaraan upah.
Hubungan Dispensasi Nikah Dan Kehamilan Di Luar Nikah Setelah Revisi Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang No. 16 TAHUN 2019 Sri Dwiyanti; Dani Durahman; Hernawati; M. Riksa Fritansya Gumilar; Lidya Nivisa Yusuf; Fachri Rizky Fadillah; Faris Fajharika Yusmar; Arif Wahyudin Hidayatulloh; Ginanjar Safaat; Dadan Nugraha; Cacan Cahyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1986

Abstract

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kehamilan pranikah dan lonjakan dispensasi kawin serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum dalam melindungi hak anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan lembaga terkait dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya dibandingkan ketentuan hukum formal, sementara pengadilan agama cenderung menjadikan kehamilan sebagai alasan “mendesak” untuk mengabulkan permohonan. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan berbasis bukti dengan integrasi pendekatan hukum, pendidikan publik, dan perlindungan anak yang selaras dengan standar internasional