Kebijakan pemerintah tentang lembaga DPR untuk di menaikkan gaji dan tunjangan lembaga DPR itu sendiri, memicu gerakan sosial yang didasari oleh ketimpangan sosial antara pejabat dan masyarakat, dimana adanya fenomena rakyat indonesia yang sedang mengalami kemiskinan dimana mana dan disisi lain para pejabat daerah nya berjoget joget menggambarkan senang di atas penderitaan bangsanya sendiri, hal ini menyebabkan emosi kemarahan masyarakat untuk menuntut kebijakan yang tidak sepatutnya itu serta tanggapan pejabat yang semena mena membuat situasi semakin memanas, oleh karena itu di penelitian ini kami akan membahas dinamika yang telah terjadi saat ini dalam sudut pandang sosiologi dan akan membandingkan nya dengan hal serupa pada Demonstrasi 1998 bagaimana untuk membuktikan semua orang bahwasannya kekuasaan atas rakyat dipegang oleh rakyat itu sendiri.
                        
                        
                        
                        
                            
                                Copyrights © 2025