<![CDATA[Lontong Balap merupakan sebuah program untuk menyelesaikan masalah mengenai pengurusan administrasi kependudukan yang membutuhkan penetapan pengadilan. Lontong Balap ini merupakan hasil kolaborasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya (Dispenduk) serta Pengadilan Negeri Surabaya (PN). Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat sering kali menemukan kendala dan permasalahan yang dapat menghambat pengurusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance pada program Lontong Balap terutama pada layanan persamaan satu orang yang sama. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan teori Morse & Stephens (2012) terdiri dari empat indikator didalamnya yaitu : 1) Assessment, 2) Initiation, 3) Deleberation, 4) Implementation. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi Lontong Balap masih belum berjalan dengan baik sepenuhnya. Pada indikator assessment dan initiation sudah berjalan dengan baik karena antar kedua instansi yang terlibat sudah memiliki tujuan dan komitmen yang sama dalam pelaksanaannya serta peran pendukung maupun staf yang terlibat sudah dipilih berdasarkan kemampuannya. Namun, indikator deliberation masih belum berjalan optimal karena luputnya membahas kesepakatan kuota sidang dan belum memilikinya PKS yang resmi. Indikator implementation juga belum berjalan optimal karena adanya kekurangan SDM pada PN Surabaya. Oleh karena itu, sebaiknya PN Surabaya dan Dispenduk Surabaya melakukan musyawarah tambahan dengan topik kuota perkara yang akan disidangkan, segera melakukan pengesahan PKS, dan menambahkan staf PN Surabaya yang terlibat terutama pada jabatan Staf Kepaniteraan Muda Perdata.]]>
Copyrights © 2024
