<![CDATA[Tindak pidana penganiayaan yang dipicu oleh permasalahan hutang piutang menjadi isu serius dalam masyarakat Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diatur secara komprehensif, dengan sanksi pidana yang bervariasi berdasarkan tingkat keparahan tindakannya. Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP mengatur penganiayaan ringan hingga yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda. Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana penganiayaan mencakup adanya perbuatan fisik yang menyerang orang lain, kesengajaan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan berupa rasa sakit atau luka pada korban. Selain itu, terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan. Faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis sering menjadi pendorong timbulnya penganiayaan, terutama dalam konteks hutang piutang. Analisis terhadap pengaturan hukum ini penting untuk memahami efektivitas penegakan hukum serta untuk memberikan rekomendasi dalam penanganan kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku penganiayaan akibat hutang piutang di Indonesia, serta memberikan saran bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hutang piutang dengan cara yang sah dan damai.]]>
Copyrights © 2025
