cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6282295838368
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Health Education Law Information and Humanities
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30897513     EISSN : 30897505     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Health, Science, Education, Social,
Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities dengan nomor ISSN terdaftar 3089-7513 (Cetak - Print) dan 3089-7505 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Kesehatan, kedokteran, Obat-Obatan, Kebidanan, Elektromedis 2. Pendidikan, Pembelajaran 3. Hukum 4. Teknologi, Sistem Informasi, Transportasi Publik 5. Humaniora, Sosial, Antropologi, Bufaya HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities diterbitkan 1 tahun 2 kali (Febuari dan Agustus).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 121 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Kasus Perbankan Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2024/PN Pkl Tentang Wanprestasi (Cidera Janji) Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank dan Debitur Ritonga, Joni Sandri; Meliala, Dien Tambar Malem; Rizqiyah, Anisah; Hidayah, Nurul; Monika, Sherli; Maysarah, Maysarah; Vanessa, Vanessa; Nasution, Nurwadiyah; Lubis, Annisa Athaya Putri; Sabil, Muhammad
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5292

Abstract

Penelitian ini menganalisis gugatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap pasangan suami-istri yang wanprestasi dalam pembayaran kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH). Tujuan penelitian adalah untuk memahami konflik antara kreditur dan debitur serta implementasi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan dokumen hukum, bukti persidangan, dan keterangan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekalongan memutuskan Para Tergugat harus melunasi sisa hutang sebesar Rp66.943.644 dan biaya perkara, menegaskan pentingnya komitmen dalam perjanjian kredit. Keputusan ini memperkuat bahwa SPH menjadi dasar kuat bagi kreditur dalam menuntut kewajiban debitur, serta menolak keberatan terkait pengurangan bunga karena kurangnya bukti dan persetujuan formal.
Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Investasi (Studi Putusan: Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt) Sipahutar, Pitra Regina; Debora, Debora
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum wanprestasi dalam perkara perjanjian investasi  dengan studi kasus Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Trt. Perjanjian investasi merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara para pihak, di mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian. Ketidakmampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan pemenuhan kewajiban, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau penyelesaian hukum lainnya. Dalam penelitian ini dianalisis faktor penyebab wanprestasi, akibat hukumnya, dan upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada norma hukum tertulis, doktrin hukum, dan yurisprudensi untuk memahami penerapan hukum terkait wanprestasi dalam konteks perjanjian pananaman modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Trt. gugatan penggugat ditolak karena terdapat kesalahan prosedural dan substansial, seperti tidak cukupnya alat bukti yang mendukung gugatan penggugat dan ketidakjelasan objek sengketa (obscuur libel). Penelitian ini memberikan sumbangan teoritis dan praktis, khususnya bagi akademisi, praktisi hukum, dan para pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi, untuk memahami pentingnya pemenuhan kewajiban kontraktual dan langkah hukum yang dapat ditempuh dalam menangani sengketa wanprestasi.
Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing di Negara Indonesia dan Vietnam (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Law No. 67/2014/QH13 on Investment) Sipahutar, Pitra Regina; Pakpahan, Joel Fredly; Ginting, Ekel Tuahta; Anggusti, Martono
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4824

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Vietnam. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan hukum di Vietnam lebih mendukung penanam modal asing dibandingkan dengan ketentuan di Indonesia. Dengan menggunakan teori perbandingan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hukum penanaman modal asing antara kedua negara. Objek penelitian difokuskan pada struktur sistem hukum dan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum mikro. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (UUPM) di Indonesia dan UU Penanaman Modal No. 67/2014/QH13 di Vietnam memiliki persamaan dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor asing serta manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Namun, kedua undang-undang tersebut berbeda dalam beberapa aspek, seperti ruang lingkup aplikasi, jenis badan usaha, pengaturan tenaga kerja, bidang usaha investasi, dan institusi penanaman modal. Berdasarkan perbandingan ini, disarankan agar Indonesia melakukan pembaruan hukum penanaman modal untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, mempermudah proses perizinan, dan mendukung perusahaan asing yang ingin berinvestasi.
Peran penyidik Badan Narkotika Sumatera Utara dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika Sidabutar, Anita Graminov; Simanjuntak, Pdt Nurmaya R. A
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5159

Abstract

Penanggulangan adalah proses, cara, atau perbuatan dalam untuk mengatasi sesuatu. Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk penanggulan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui peran penyidik badan narkotika provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana narkotika (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik badan narkotika provinsi Sumatera Utara dalam penanggulan tindak pidana narkotika diwilayah Sumatera utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan normatif empiris. Adapun sumber penelitian ini adalah beberapa penyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawacara,observasi.
Hubungan Gaya Kepemimpinan Dengan Kinerja Tenaga Kesehatan Wasiyem, Wasiyem; Syafitri, Najla Rifda; Kudadiri, Nazli Ba’iah; Komaruddin, Niswah Zhafira; Manurung, Revina Aulia
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4698

Abstract

Leadership is a key aspect for managing the success of health services. A health service really requires maximum health personnel, therefore health organizations must have good work efficiency. Developing good work efficiency requires health workers who have good work skills, but developing good work results requires a strategy, and one example that can be implemented is by using leadership style methods. This research aims to convey where there is an important relationship between leadership style and the performance of health workers. The position of leader in an organization or agency plays an important role in success. The leader mentioned is an organizational leader who has a vision and mission that leads to the future and has characteristics that can be used as an example for the individuals he is leading. A leader must have an important role and be able to provide valuable support and be able to resolve challenges or problems that will occur. In this research, researchers used the Systematic Literature Review (SLR) method which focuses on examining all research. Information obtained from national journals using Google Scholar using the same keywords, namely "Leadership Style, Health Worker Performance, Relationships, Competence" using 15 articles starting from 2015-2024. So researchers can conclude that there is a relationship between leadership style and the performance of health workers.
Efektivitas Pelayanan Rekam Medis Melalui Pengelolaan Sistem Penyimpanan Rawat Jalan Januri, Egi Rian
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 1, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v1i1.5575

Abstract

Rumah Sakit Umum Kota Bandung telah menyelenggarakan Unit Pelayanan Rekam Medis Namun dalam pelaksanaannya, penyimpanan Rekam Medis pasien rawat jalan di RSUD Kota Bandung terdapat beberapa kendala. Penelitian bertujuan memberikan informasi lebih jelas sistem penyimpanan berkas rekam medis rawat jalan guna efektivitas pelayanan rekam medis di RSUD Kota Bandung. Metode penelitian menggunakan kuantitatif bersama metode deskriptif. Mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka yang memiliki hubungan erat dengan inti permasalahan. Teknik pengolahan menggunkan tiga kegiatan analisis yaitu reduksi, menyajikan, dan data validasi. Ditemukan masalah dalam proses penyimpanan berkas rekam medis rawat jalan, terdiri (1). Penuhnya rak penyimpanan dokumen rekam medis, karena jarang melakukan retensi rekam medis; (2). Terdapat salah penyimpanan rekam medis rawat jalan; (3). masih banyak rekam medis yang belum di tersimpan pada rak penyimpanan. Saran: (1). Petugas mengusulkan untuk perubahan kembali Surat Keputusan Jadwal Retensi Rekam Medis Sehingga kegiatan retensi terjadwal; (2). Petugas Filing lebih fokus untuk menyimpan rekam medis rawat jalan; (3). Menyediakan ruangan filing yang luas agar rekam medis tidak di simpan dimana saja karna bisa menyebabkan rekam medis hilang dan rusak.
Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Terhadap Penjatuhan Uang Paksa Dalam Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 80/PDT/2024/PT.Tjk) Asmara, Bunga Dewi; Rusli, Tami; Ramadan, Suta
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5260

Abstract

Civil case resolution in Indonesia often involves conflicts between parties with different legal interests, where the court is the main means to achieve justice. This study aims to analyze the judge's decision regarding the imposition of forced money (dwangsom) in a breach of contract lawsuit, focusing on the Decision of the Tanjung Karang District Court Number 80/PDT/2024/PT.Tjk. The method used is qualitative research with a normative and empirical legal approach, collecting data from literature studies and interviews with judges and advocates. The results of the study indicate that the judge's considerations in imposing forced money are influenced by the principle of an independent trial and the interpretation of the relevance of the demand for forced money as a form of punishment. This study is expected to provide solutions to improve consistency and fairness in judges' decisions, as well as create legal certainty in resolving civil disputes.
Peran Pemerintah dalam Menangani Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912: Tinjauan terhadap Perlindungan Konsumen Alfiani, Feriza; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4635

Abstract

Dengan fakta yang terjadi di industri asuransi, maka studi ini menganalisis peran pemerintah dalam menangani kasus gagal bayar yang dihadapi oleh PT. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, dengan fokus pada perlindungan konsumen. Asuransi yang berfungsi sebagai pengalihan risiko kerugian ini pada akhirnya, memberikan ketidakpuasan pada nasabah saat muncul ketika klaim tidak dibayarkan tepat waktu. PT. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mengalami masalah likuiditas yang berkepanjangan, dimulai sejak 1997, dan semakin parah pada 2016 hingga 2022 dengan jumlah klaim yang belum dibayarkan mencapai Rp8,06 triliun. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan audit dan mengeluarkan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan asuransi. Kebijakan pemerintah juga mencakup pembentukan lembaga penjamin polis dan peningkatan edukasi finansial bagi nasabah. Meskipun demikian, kompleksitas struktural AJB dan pengelolaan yang buruk menghambat proses penyelesaian. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi dalam regulasi dan pengawasan industri asuransi guna melindungi hak-hak nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor asuransi di Indonesia.
Program Pemberian ASI Ekslusif Melalui Partisipasi Masyarakat Julianti, Depi Saptika
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 1, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v1i1.5504

Abstract

ASI ekslusif bukan hanya meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan angka kematian bayi dan balita akibat diare dan infeksi saluran nafas. Ada hubungan antara pemberian ASI ekslusif dengan tingginya tingkat intelegensi anak, penghasilan meningkat ketika berusia 30 tahun, serta mencegah kanker di kemudian hari. Dampak menyusui mengurangi perdarahan pasca melahirkan, mencegah kanker payudara dan kanker ovarium. Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi masyarakat dalam program pemberian ASI ekslusif di wilayah kerja Puskesmas Parakan. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Partisipasi masyarakat dalam mendukung ASI ekslusif belum maksimal, belum ada pengembangan strategi baru terkait program ASI ekslusif, masyarakat belum dilibatkan dalam perencanaan program, belum ada alokasi dana khusus untuk kegiatan program ASI ekslusif. Penyebab kegagalan ASI paling tinggi pada ibu bekerja dan keluarga terutama nenek. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna dalam sosialisasi ASI ekslusif. Perlunya ada kebijakan pengalokasian dana desa untuk sosialisasi ASI ekslusif, pengetahuan kader terkait ASI ekslusif lebih ditingkatkan, agar kader bisa melakukan penyuluhan dan tidak sekedar mengingatkan saja. Perlunya kerjasama dengan perusahan atau pabrik terkait kebijakan menyediakan ruangan untuk memerah dan menyusui bayi.
Keadilan Dalam Sanksi Hukum bagi Pelaku Begal di Indonesia: Tinjauan Perspektif Jinayah Dana, Muhammad; Balqis, Alya; Hafiz, Mulya; Purba, Indah Ayu Putri; Azmi, Khairul; Chelsea, Jihan Nayla; Haska, Arindi; Siregar, Hariman
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5243

Abstract

Kasus kejahatan begal di Indonesia telah menjadi isu serius yang meresahkan masyarakat. Namun, peristiwa di mana korban begal yang melakukan perlawanan justru dijatuhi hukuman pidana menimbulkan kontroversi dan ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku begal menjadi pertanyaan dimana keadilan dalam sistem hukum nasional. Dalam hukum Islam atau jinayah, keadilan adalah prinsip utama yang menekankan perlindungan terhadap korban dan pencegahan pengulangan kejahatan serupa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap korban begal yang melawan dan para pelaku pembegalan yang dapat mengakibatkan kehilangkan nyawa, dengan membandingkan pendekatan hukum positif Indonesia dan perspektif jinayah. Penelitian ini menemukan bahwa sanksi terhadap korban yang melawan sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif dalam jinayah dan para pelaku tidak mendapatkan hukum setimpal yang sangat berbeda dengan jinayah, yang mengutamakan perlindungan hak korban serta efek pencegahan terhadap pelaku kejahatan. Dalam hal ini, perspektif jinayah menekankan keseimbangan antara keadilan bagi korban, efek jera bagi pelaku, dan keamanan masyarakat. Di Indonesia, penerapan perspektif ini masih bersifat normatif dan diselaraskan dengan hukum nasional.

Page 1 of 13 | Total Record : 121

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Agustus 2025 Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 1, No 1 (2025): Januari 2025