Artikel ini membahas kebijakan Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1808–1811), dalam pembangunan Jalan Raya Pos Anyer–Panarukan. Jalan sepanjang ±1000 km ini dibangun sebagai strategi pertahanan menghadapi ancaman Inggris serta memperlancar komunikasi dan transportasi di Pulau Jawa. Pembangunan jalan raya ini membawa dampak positif berupa terbukanya akses mobilitas, perdagangan, dan jaringan transportasi modern. Namun, di balik itu, proyek tersebut menimbulkan penderitaan rakyat akibat penggunaan kerja paksa (rodi) yang menelan banyak korban jiwa. Artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber tertulis untuk mengkaji dampak kebijakan Daendels dari perspektif politik, militer, ekonomi, dan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan Daendels bersifat ambivalen: di satu sisi memperkuat infrastruktur dan pemerintahan kolonial, namun di sisi lain mencerminkan praktik eksploitasi yang menindas masyarakat pribumi.
Copyrights © 2025