<![CDATA[Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji penyalahgunaan pasal pelindung keluarga kerajaan, ditinjau dari hak asasi manusia internasional, norma, dan budaya. Penelitian ini secara spesifik menganalisis implementasi undang-undang Lese Majeste di Thailand yang mengatur perlindungan terhadap institusi monarki dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi serta hak-hak fundamental warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan internasional melalui kajian komparatif terhadap standar hak asasi manusia universal yang diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Data dalam penelitian ini diperoleh dari analisis literatur secara komprehensif, termasuk putusan pengadilan, laporan organisasi hak asasi manusia internasional, dan dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya undang-undang pelindung keluarga kerajaan Thailand telah menciderai hak asasi manusia, hak sosial, dan hak politik masyarakat dari perspektif hukum internasional. Penelitian menemukan ketidaksesuaian antara praktik penerapan pasal Lese Majeste dengan prinsip proporsionalitas dan legitimasi dalam pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR.]]>
Copyrights © 2025
