Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Akademik (JMA)
Virginia Dillys Kurniawan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYALAHGUNAAN PASAL PELINDUNG KELUARGA KERAJAAN THAILAND YANG MENCIDERAI HAK ASASI MANUSIA MASYARAKAT Virginia Dillys Kurniawan; I Gede Perdana Yoga
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5dyjmp07

Abstract

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji penyalahgunaan pasal pelindung keluarga kerajaan, ditinjau dari hak asasi manusia internasional, norma, dan budaya. Penelitian ini secara spesifik menganalisis implementasi undang-undang Lese Majeste di Thailand yang mengatur perlindungan terhadap institusi monarki dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi serta hak-hak fundamental warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan perundang-undangan internasional melalui kajian komparatif terhadap standar hak asasi manusia universal yang diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Data dalam penelitian ini diperoleh dari analisis literatur secara komprehensif, termasuk putusan pengadilan, laporan organisasi hak asasi manusia internasional, dan dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya undang-undang pelindung keluarga kerajaan Thailand telah menciderai hak asasi manusia, hak sosial, dan hak politik masyarakat dari perspektif hukum internasional. Penelitian menemukan ketidaksesuaian antara praktik penerapan pasal Lese Majeste dengan prinsip proporsionalitas dan legitimasi dalam pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR.
LEGALISASI PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Virginia Dillys Kurniawan; I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 4 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1jx48803

Abstract

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan legalisasi pernikahan sesama jenis yang sudah disahkan di Thailand, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional, dengan mempertimbangkan aspek norma, budaya, dan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian perundang-undangan internasional, pendekatan konseptual, serta analisis komparatif terhadap instrumen hukum internasional. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur secara komprehensif, dan didukung oleh analisis data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya undang-undang legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand sudah disahkan, hal ini dapat menegakkan hak-hak dari para kaum LGBT di Thailand dari segi hukum hak asasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi pernikahan sesama jenis di Thailand pada tahun 2025 merupakan langkah progresif dalam menjamin kesetaraan hak bagi kelompok LGBT melalui pengakuan hukum serta pemberian hak yang setara, termasuk waris, adopsi, dan akses layanan. Dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional, regulasi ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam DUHAM dan ICCPR. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan sosial-budaya, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum dan nilai masyarakat agar perlindungan HAM dapat berjalan efektif.
Co-Authors I Gede Perdana Yoga I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja