Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Sumatera Barat dipilih sebagai lokus penelitian karena memiliki karakteristik unik dalam implementasi kebijakan kepegawaian. Unit kerja ini memiliki tugas strategis dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang sangat membutuhkan SDM berkualitas dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran PPPK sebagai alternatif pemerintah dalam penataan pegawai non-ASN, dengan fokus pada aspek kelembagaan, manajerial, dan dampak implementasinya di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk dapat menggali secara komprehensif dan mendalam fenomena implementasi PPPK di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Sumatera Barat. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang potensi kebijakan PPPK dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif, profesional, dan efisien.
Copyrights © 2024