Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.518
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Publicness: Journal of Public Administration Studies Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial
Fitri Helmi, Rahmadhona
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pengaruh Pengawasan Keuangan Oleh Inspekda Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Nagari Melalui Pemanfaatan TI Sebagai Variabel Intervening Adilah Rahmah; Fitri Helmi, Rahmadhona
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.176

Abstract

Tujuan penelitian untuk membuktikan apakah pengawasan keuangan oleh Inspekorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variable intervening. Metode digunakan adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penentuan sampel menggunakan total sampling sebanyak 52 responden. Penelitian ini dengan membagikan kuesioner skala likert. Kemudian menganalisis data dengan uji asumsi klasik, regresi sederhana dan path analysis. Hasil penelitian membuktikan pengawasan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh dalam memediasi pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah nagari.
Analisis Implementasi Governasi Digital Dalam Penggunaan Aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) di Disdukcapil Kota Padang Asmaniah, Asmaniah; Aulia Pratama, Nanda; Cahayani Karmila, Vira; Oktaviani, Wulan; Fitri Helmi, Rahmadhona
Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2024): Orasi: Jurnal Ilmu Politik dan Sosial (Desember 2024 - Februari 2025)
Publisher : Inovan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63217/orasi.v1i2.61

Abstract

This study aims to analyze the implementation of digital governance in the use of the Digital Population Identity (IKD) application at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of Padang City. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of the IKD application since early 2023 has improved the efficiency and effectiveness of population services. IKD facilitates community access to administrative documents through digitization, reducing the need for manual interaction with the Disdukcapil office. However, the application faces internal constraints such as network problems and external constraints such as limited access to technology and low public understanding. The level of community acceptance of IKD is influenced by age, education, and availability of digital devices. To overcome these challenges, Disdukcapil Padang City coordinates with the central government, conducts field socialization, and provides manual services as an alternative. The implementation of the IKD application supports digital governance principles, such as transparency, accountability and efficiency, in line with the vision of excellent service. This study concludes that despite challenges in its implementation, IKD is a significant innovation in improving the quality of digital-based public services in Padang City.
Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat Wilya Putra, Ilham; Fitri Helmi, Rahmadhona
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13729

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Dinas Kesehatan adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang kesehatan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Permasalahan gizi buruk menjadi tujuan prioritas utama pemerintahan Indonesia salah satunya adalah percepatan penurunan stunting. Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kompleks dan memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data atau dokumen yang diperoleh dan dikumpulkan menggunakan proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam penanggulangan stunting melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, pendistribusian suplemen gizi, serta program pemantauan dan evaluasi. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi lintas sektor.
Analisis Perubahan Kebijakan LSD Melalui Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) Oleh Dinas PUPR Kota Padang Agung Sulimar, Yogi; Fitri Helmi, Rahmadhona
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tata ruang yang efektif dan efisien sangat penting, karena untuk terpenuhinya fungsi ekologis dan fungsi tambahan serta fungsi sosial budaya, ekonomi dan estetika. Namun, adanya perbedaan kebijakan agraria tata ruang antara peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN dan Peraturan Tata Ruang yang dikeluarkan Kota Padang, khususnya penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini untuk melancarkan perencanaan pembangunan baik pusat ataupun daerah, maka diperlukannya kebijakan yang sejalan antara pusat dan daerah, sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat berjalan tanpa hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perubahan kebijakan LSD terhadap rencana RTRW Kota Padang dan menganalisis bagaimana penerbitan Kebijakan LSD melalui surat Keterangan Rencana Kota (KRK). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen dan observasi. Informan penelitian meliputi Dinas PUPR Kota Padang, Dinas Pertanian Kota Padang dan Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan teori perubahan kebijakan Anderson, yaitu: melakukan perubahan kecil pada kebijakan, dengan kata lain perubahan hanya sebagian, tidak seluruhnya atau hanya menjalankan beberapa bagian saja. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa adanya negosiasi perubahan kebijakan LSD Kementerian ATR/BPN untuk LSD Kota Padang. Negosiasi kebijakan ini dilakukan melalui verifikasi, survei dan pengumpulan bukti lainnya yang dapat merubah luasan LSD di lapangan. Proses tersebut berjalan selama 3 tahun, dimulai dari awal tahun 2021 hingga oktober 2022 dan pada April 2023 ditetapkan LSD sesuai dengan RDTR Kota Padang. Selanjutnya penerbitan kebijakan LSD melalui surat KRK dilakukan dengan cara memverifikasi lahan-lahan yang memiliki surat KRK, kemudian lahan tersebut dikeluarkan dari LSD yang akan diterbitkan.
Penerapan Hak Cuti Melahirkan Bagi Suami Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Rizkina Aliya. P, Mutiara; Putri Pratama, Nadya; Hamid Gusri, Abdul; Amanda, Audrey; Faizul Candra, Iqbal; Fitri Helmi, Rahmadhona
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan cuti melahirkan bagi ayah kemudian diterbitkan lagi dalam UU No. 4 Tahun 2024, merupakan langkah progresif dalam mendukung peran ayah dalam keluarga, terutama saat kelahiran anak. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala, terutama di tingkat instansi pemerintahan. Perkembangan pemikiran hukum dan sosial menuntut adanya perubahan paradigma yang lebih komprehensif dalam memandang peran orangtua dalam pengasuhan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research) dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dipilih untuk menganalisis implementasi hak cuti melahirkan bagi suami dengan menggabungkan kajian normatif peraturan dan praktik aktual di lapangan. Analisis komparatif dengan institusi pemerintah lainnya menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang relatif konservatif dalam mengimplementasikan kebijakan cuti. Meskipun terdapat mekanisme cuti alasan penting, pendekatan ini masih berbeda dengan konsep ideal cuti melahirkan bagi ayah.
Model Implementasi Sistem Informasi Penilaian Kinerja (E-Kinerja) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Kamalawati, Nur; Yandari, Diya; Fadhilah, Aura; Wahi Prayogi, Tihani; Natasya, Anggun; Fitri Helmi, Rahmadhona
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilaian kinerja pegawai merupakan elemen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah. Penerapan sistem informasi penilaian kinerja berbasis elektronik (E-Kinerja) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses penilaian kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi E-Kinerja, serta tantangan dan manfaat yang dirasakan oleh pegawai dan organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informan utama adalah pejabat terkait, staf teknis, dan pengguna sistem di BKPSDM Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun E-Kinerja berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat tantangan terkait dengan pelatihan pegawai dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Beberapa pegawai mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem ini, yang menghambat implementasi secara optimal. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis teknologi, dengan rekomendasi untuk meningkatkan pelatihan berkelanjutan dan memperkuat infrastruktur teknologi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah lain yang ingin menerapkan sistem serupa.  
PPPK Sebagai Salah Satu Alternatif Pemerintah dalam Penataan Non-ASN (Studi Kasus di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Sumatra Barat) Nur Amamina, Suci; Salnah, Syarfina; Okcya Pratami, Ilmi; Tri Syakila, Manda; Syailindri, Fahira; Fitri Helmi, Rahmadhona
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Sumatera Barat dipilih sebagai lokus penelitian karena memiliki karakteristik unik dalam implementasi kebijakan kepegawaian. Unit kerja ini memiliki tugas strategis dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang sangat membutuhkan SDM berkualitas dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran PPPK sebagai alternatif pemerintah dalam penataan pegawai non-ASN, dengan fokus pada aspek kelembagaan, manajerial, dan dampak implementasinya di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk dapat menggali secara komprehensif dan mendalam fenomena implementasi PPPK di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Gubernur Sumatera Barat. Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang potensi kebijakan PPPK dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif, profesional, dan efisien.
Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pengembangan Karir Aparatur Sipir Negara Pada Pemerintahan Kota Padang Laila Hanum, Faizah; Mahyudi, Ilham; Putri, Melani; Fazilla, Mutia; Rahman, Syinri; Fitri Helmi, Rahmadhona
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung reformasi birokrasi di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang dalam pengelolaan pengembangan karir ASN, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan implikasinya terhadap efektivitas organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, berfokus pada analisis kebijakan, program pelatihan, dan sistem evaluasi kinerja ASN. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat struktural serta staf BKD yang terlibat dalam program pengembangan karir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKD Kota Padang telah mengimplementasikan berbagai program pelatihan, seperti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV, dan bimbingan teknis tematik, yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi ASN. Namun, terdapat kesenjangan dalam implementasi program, seperti keterbatasan fasilitas pelatihan, kurangnya dukungan kepemimpinan, dan tantangan dalam menghadapi transformasi digital. Selain itu, hanya sebagian kecil ASN yang memiliki rencana karir terstruktur, dan kompetensi digital ASN masih berada pada tingkat yang rendah. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan sistem pengelolaan karir yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. BKD perlu meningkatkan kolaborasi, memperluas cakupan pelatihan berbasis teknologi, dan memperkuat sistem evaluasi kinerja untuk mengoptimalkan potensi ASN. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme ASN dan mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang efektif
Analisis Pengangkatan PPPK di Kota Padang Septiawan, Arif; Muharromah, Febrian; Zulmi Ningsih, Feby; Novita Sari, Julia; Wiftada, Wiftada; Fitri Helmi, Rahmadhona
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Padang dalam konteks reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Latar belakang permasalahan berfokus pada kebutuhan akan tenaga kerja profesional di sektor publik, yang diperkuat oleh perubahan regulasi melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pengangkatan PPPK dan dampaknya terhadap tenaga honorer yang telah mengabdi cukup lama. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari studi literatur yang terdiri dari beberapa sumber yang kredibel. Analisis menunjukkan bahwa pengangkatan PPPK menciptakan kesempatan bagi tenaga honorer untuk mendapatkan status kerja yang lebih stabil, dengan proses seleksi yang berbasis kompetensi. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para pembaca untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia di sektor publik, serta meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Analisis Manajemen Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Mitigasi Bencana Banjir Idanja, Ragil; Fitri Helmi, Rahmadhona
PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies Vol. 2 No. 3 (2023): PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Publisher : Policy, Law and Political Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/publicness.v2i3.110

Abstract

Geographical conditions of the lowlands, resulting in North Musi Rawas Regency (Muratara) as an area prone to flooding. Handling this, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Muratara Regency is authorized to carry out disaster management tasks, including flood disaster mitigation as a prevention effort to reduce potential losses due to future disasters. This study aims to analyze the implementation and constraints of the performance management of BPBD Muratara Regency in flood disaster mitigation in Muratara Regency. The results showed that the performance management of BPBD Muratara in flood disaster mitigation with four stages, namely determining approaches, policies, strategies and flood disaster mitigation activities, has not been well implemented. This can be seen by the fact that there are no programs and activities focused on reducing disaster risk, lack of facilities and infrastructure, not maximizing human resource training activities, lack of expert / civil servants, unavailability of Early Warning System (EWS) and not maximizing coordination and collaboration between stakeholders. In addition, there are also obstacles encountered such as the absence of a Disaster Management Plan (RPB).  RPB is very much needed in flood disaster mitigation. Because it contains disaster risk assessments, contingency plans, budgets, programs/activities, coordination and collaboration between stakeholders involved.
Co-Authors Adilah Rahmah Agung Sulimar, Yogi Amanda, Audrey Asmaniah, Asmaniah Aulia Pratama, Nanda Cahayani Karmila, Vira Fadhilah, Aura Faizul Candra, Iqbal Fazilla, Mutia Hamid Gusri, Abdul Idanja, Ragil Kamalawati, Nur Laila Hanum, Faizah Mahyudi, Ilham melani putri Muharromah, Febrian Natasya, Anggun Novita Sari, Julia Nur Amamina, Suci Okcya Pratami, Ilmi Oktaviani, Wulan Putri Pratama, Nadya Rahman, Syinri Rizkina Aliya. P, Mutiara Salnah, Syarfina Septiawan, Arif Syailindri, Fahira Tri Syakila, Manda Wahi Prayogi, Tihani Wiftada, Wiftada Wilya Putra, Ilham Yandari, Diya Zulmi Ningsih, Feby