<![CDATA[Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 yang sebelumnya mengatur kewajiban dokter gigi untuk membuat odontogram rekam medis. Kewajiban dokter gigi untuk mengikuti standar rekam medis kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menjadi dasar hukum bagi seorang dokter gigi untuk mendapatkan perlindungan hukum terutama ketika terjadi sengketa medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan odontogram dalam rekam medis dan menganalisis perlindungan hukum bagi dokter gigi yang tidak melaksanakan odontogram dalam rekam medis. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hilangnya pengaturan odontogram dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis yang baru saja diundangkan telah menyebabkan kekosongan norma odontogram sebagai dokumen hukum dalam undang-undang dan mengakibatkan hilangnya asas kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dokter gigi belum siap menghadapi kebutuhan forensik dan medikolegal. Terkait dengan hukum yang belum jelas, kegiatan penafsiran hukum dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori penafsiran hukum yang harus dilakukan dengan cara atau metode yang berlaku dalam ilmu hukum.]]>
Copyrights © 2025
