Tanggung Jawab Karyawan Atas Penggelapan Uang Koperasi

Mukhtar, Sri Anita Pudjadi
Fahmal, A. Muin
Ahmad, Kamri

Journal of Lex Theory (JLT)
Vol. 6 No. 1 (2025): Journal of Lex Theory (JLT)

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum bagi anggota koperasi dan memperkuat tata Kelola koperasi simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini terkait tanggung jawab karyawan atas penggelapan uang koperasi bahwa Koperasi simpan pinjam bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat penggelapan dana nasabah. Jika dana nasabah hilang atau digelapkan oleh oknum anggota koperasi atau pihak yang bekerja di koperasi, koperasi bisa diminta untuk mengganti kerugian tersebut kepada nasabah yang dirugikan. Jika terjadi kelalaian dalam pengawasan internal, koperasi bisa dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan dana nasabah dan bisa menghadapi tindakan hukum. Jika penggelapan dana dilakukan oleh oknum yang memiliki wewenang atau anggota koperasi, tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).. The research objective is to analyse the legal protection for cooperative members and strengthen the governance of savings and loan cooperatives. This research uses a normative legal research type. The results of this study related to employee responsibility for embezzlement of cooperative funds, that savings and loan cooperatives are responsible for compensating for losses incurred due to embezzlement of customer funds. If customer funds are lost or embezzled by individual cooperative members or parties working in the cooperative, the cooperative can be asked to compensate the losses to the injured customers. If internal supervision is negligent, the cooperative can be deemed not to have fulfilled its responsibility to maintain the security of customer funds and can face legal action. Suppose embezzlement of funds is carried out by individuals who have authority or are cooperative members. In that case, such actions can be subject to criminal sanctions per applicable provisions, such as in the Criminal Code (KUHP).