Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Muslinda S, Tenry; Fahmal, A. Muin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 5 No. 1 (2024): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polres Polewali Mandar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polres Polewali Mandar belum efektif karena di Polres Polewali Mandar masih terkendala alat yang digunakan dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti digital atau barang bukti yang digunakan sebagai alat elektronik dan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga belum ada di Polewali Mandar, sehingga penanganan kasus perjudian online lebih sering dilimpahkan ke Polda Sulawesi Barat. Adapun faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polres Polewali Mandar antara lain faktor hukumnya yaitu undang-undang, faktor penegak hukum atau sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas, faktor biaya, dan faktor masyarakat. The research objective is to analyze the investigation process of perpetrators of online gambling crimes in the jurisdiction of the Polewali Mandar Police. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that the investigation process for perpetrators of online gambling crimes in the Polewali Mandar Police jurisdiction has not been effective because at the Polewali Mandar Police Station, there are still problems with the tools used in the forensic surgery process for digital evidence or evidence used as electronic tools and Information Experts and Electronic Transactions (ITE) also do not yet exist in Polewali Mandar, so the handling of online gambling cases is more often delegated to the West Sulawesi Regional Police. The factors that influence the investigation process for perpetrators of online gambling crimes in the jurisdiction of the Polewali Mandar Police include legal factors, namely laws, law enforcement or human resource factors, facilities and facilities factors, cost factors, and community factors.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Irpandi, Irpandi; Fahmal, A. Muin; Handayani, Dwi
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran uang palsu yang terjadi di kabupaten Bone serta. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini penyidik Polres Bone. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone masih kurang efektif, Adapun bentuk Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Resor Bone adalah Upaya Preemtif adalah pencegahan atau memberikan himbauan, Upaya preventif yaitu pencegahan serta sosialisasi maupun penyuluhan dan Upaya refresif yakni penindakan atau penegakan hukum. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pengedaran uang palsu di Kabupaten Bone adalah faktor struktur hukum (legal structure) menyangkut tentang aparat penegak hukum, substansi hukum (legal substance) menyangkut tentang perangkat atau pengaturan perundang-undangan dan budaya hukum (legal culture) menyangkut hubungan masyarakakat dari perilaku sosialnya dengan hukum. The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against criminal acts of circulating counterfeit money that occurred in Bone district as well. This type of research is empirical, with data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case, Bone Police investigators. The author's research results found that: 1). The effectiveness of law enforcement in cases of criminal acts of circulating counterfeit money in Bone Regency is still less effective. The forms of efforts carried out by the Bone Resort police are Preemptive Efforts, namely prevention or giving advice, Preventive Efforts, namely prevention, socialization and counselling, and Repressive Efforts, namely action or enforcement. law. 2) Factors that influence the effectiveness of law enforcement in cases of criminal acts of circulation of counterfeit money in Bone Regency are legal structure factors concerning law enforcement officers, legal substance concerning legal instruments or arrangements and culture. Law (legal culture) concerns the relationship between society and its social behaviour with the law.

Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia (Pekerja) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Bactiar, Achmad Amin Amiruddin; Fahmal, A. Muin; Gadjong, Agus
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Hal Ini Pekerja di Indonesia dan Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia (Pekerja) di Indonesia. Mtode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia pekerja di Indonesia berada dalam dinamika yang kompleks, dengan upaya peningkatan perlindungan melalui berbagai peraturan dan kebijakan. (2) Bentuk Perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia dalam konteks HAM semakin relevan dan berkembang. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi, bentuk perlindungan hukum ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, dan penghargaan atas hak-hak pekerja. Rekomendasi penelitian: (1) Penguatan Penegakan Hukum dan Pengawasan Ketenagakerjaan; (2) Penyempurnaan Undang-Undang dan Kebijakan Ketenagakerjaan; (3) Peningkatan Perlindungan bagi Pekerja Informal. The research objective is to analyze the legal protection arrangements for human rights in this case for workers in Indonesia and the forms of legal protection for human rights (workers) in Indonesia. The research method used is empirical legal research. This research shows that: (1) Legal protection of workers' human rights in Indonesia is in a complex dynamic, with efforts to increase protection through various regulations and policies. (2) Forms of legal protection for workers in Indonesia in the context of human rights are increasingly relevant and developing. Although there are still challenges in implementation, this form of legal protection shows the government's efforts to provide security, welfare and respect for workers' rights. Research recommendations: (1) Strengthening Law Enforcement and Labor Inspection; (2) Improvement of Employment Laws and Policies; (3) Increased Protection for Informal Workers.

Analisis Hukum Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Pengelolaan Tambak Hendra, Hendra; Fahmal, A. Muin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis proses penerbitan sertifikat hak milik atas pengelolaan tambak di kabupaten luwu timur; (2) untuk mengetahui dan menganalisa faktor apakah yang mempengaruhi penerbitan sertifikat hak milik atas pengelolaan tambak di kantor badan pertanahan nasioanl kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses Penerbitan Sertifikat: Penerbitan sertifikat hak milik untuk lahan Tambak di Kabupaten Luwu Timur dilakukan melalui prosedur yang meliputi pengumpulan data fisik, pembuktian hak, penerbitan sertifikat, hingga penyajian data fisik dan yuridis. Proses ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (2) Faktor yang Mempengaruhi Proses Penerbitan: Kelengkapan Dokumen, Masalah Sengketa Tanah, Biaya Administrasi, Keterbatasan SDM dan Infrastruktur. The research objective is to analyze the process of issuing property rights certificates for pond management in East Luwu Regency; (2) to determine and analyze the factors that influence the issuance of ownership rights certificates for pond management at the East Luwu district national land agency office. This research uses empirical research methods. This research shows that: (1) Certificate Issuance Process: Issuance of ownership certificates for Tambak land in East Luwu Regency is carried out through procedures that include collecting physical data, proving rights, issuing certificates, and presenting physical and juridical data. This process follows the provisions in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. (2) Factors that Influence the Issuance Process: Completeness of Documents, Land Dispute Issues, Administrative Costs, Limited Human Resources and Infrastructure.

Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia Saldi, Muh; Fahmal, A. Muin; Bima, Muh. Rinaldy
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pengaruh perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di tingkat desa dalam konteks sistem demokrasi di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat Masa jabatan yang lebih panjang dapat membuka peluang bagi kepala desa untuk membangun dinasti politik, melanggengkan kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu. Di sisi lain, masa jabatan yang lebih panjang juga berpotensi membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan berkembangnya praktik-praktik korupsi. Dengan masa jabatan yang diperpanjang, risiko penyempitan kaderisasi dan peningkatan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi lebih tinggi. The research objective is to analyze the effect of extending the village head's term of office on the level of community political participation at the village level in the context of the democratic system in Indonesia. The author uses the Normative Juridical research method. This research found that extending the village head's term of office can open up opportunities for the village head to build a political dynasty, perpetuating power within family circles or certain groups. On the other hand, a longer term of office also can open up opportunities for abuse of power and the development of corrupt practices. With an extended term of office, the risk of narrowing cadres and increasing corruption practices, collusion and nepotism (KKN) becomes higher.

Analisis Terhadap Penanganan Dugaan Korupsi Belanja Modal Liansyah, Abdul Rahman; Fahmal, A. Muin; Aswari, Aan
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan Penyidik Polri dalam Perkara Korupsi belanja modal; (2) mengetahui dan mengalisis Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Polri dalam perkara Korupsi belanja modal. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan penyidikan korupsi belanja modal oleh penyidik pada kepolisian resor wajo kurang efektif. (2) Kapasitas penyidik Polri dalam menangani kasus korupsi belanja modal dinilai bervariasi. Beberapa penyidik memiliki kompetensi yang memadai, sedangkan yang lainnya masih memerlukan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut, baik peningkatan kemampuan akademik maupun pengembangan kualifikasi penyidik. The research objective is to analyze the implementation of investigations carried out by National Police Investigators in Capital Expenditure Corruption Cases; (2) know and analyse the factors that influence the implementation of investigations by National Police Investigators in capital expenditure corruption cases. This research was carried out in the Wajo Regency at the Wajo Resort Police Criminal Investigation Unit. The results of the research show that (1) the implementation of capital expenditure corruption investigations by investigators at the Wajo resort police was less effective. (2) The capacity of National Police investigators in handling capital expenditure corruption cases is considered to vary. Some investigators have adequate competence, while others still need further education and training, both improving academic abilities and developing investigator qualifications.

Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Kalsum, Nur Umniati; Fahmal, A. Muin; Mappaselleng, Nur Fadhilah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 390/PDT.G/2019/PN.Mks. tentang sengketa hak milik atas tanah; (2) untuk memahami dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan studi terhadap putusan No: 390/PDT.G/2019/PN.Mks. telah ditemukan adanya unsur untuk melakukan pengakuan terhadap tanah atau hak milik atas tanah, sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut membutuhkan pertimbangan yang hati-hati terhadap bukti-bukti yang ada, ketentuan hukum yang berlaku, dan fakta-fakta yang relevan. Adapun sengketa bidang pertanahan di Indonesia timbul akibat faktor hukum, seperti tumpang tindih peraturan, peradilan, serta birokrasi yang berbelit-belit, dan faktor non-hukum, seperti tumpang tindih penggunaan tanah, tingginya nilai ekonomi tanah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat. Interaksi antara kedua faktor ini menciptakan masalah sengketa yang kompleks, sehingga diperlukan penyelesaian yang adil, sistematis, dan menyeluruh untuk mengatasinya. The research objective is to analyze the judge's considerations in deciding case number: 390/PDT.G/2019/PN.Mks. regarding disputes over land ownership rights; (2) to understand and analyze the factors that cause land disputes. This research uses empirical legal methods. The research results show that based on a study of decision No: 390/PDT.G/2019/PN.Mks. It has been found that there is an element of recognition of land or ownership rights to land, so resolving this problem requires careful consideration of existing evidence, applicable legal provisions, and relevant facts. Meanwhile, land disputes in Indonesia arise due to legal factors, such as overlapping regulations, judiciary, and complicated bureaucracy, and non-legal factors, such as overlapping land use, the high economic value of land, and increasing public awareness. The interaction between these two factors creates complex dispute problems, so a fair, systematic and comprehensive resolution is needed.

Kompetensi Pengadilan Agama Menyelesaikan Perkara Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Novraini, Andi Ghea; Fahmal, A. Muin; Kamal, Muhammad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 5 No. 2 (2024): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pembatalan perkawinan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan terhadap harta bersama, anak yang dilahirkan, serta hubungan status suami-istri dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diketahuii akibat hukum pembatalan perkawinan terlihat dari kedudukan suami istri, kedudukan terhadap anak, serta terhadap harta benda. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap suami istri adalah bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya Kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Bagi anak yang lahir dalam perkawinan itu tetap berkedudukan sebagai anak yang sah dan tetap menjadi tanggungjawab kedua belah pihak suami dan istri, dengan demikian kedua orang tua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan si anak sendiri. Sedangkan akibat hukum terhadap harta benda adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta benda bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. The research objective is to analyze the effectiveness of the Religious Courts in adjudicating marriage annulment cases and the legal consequences arising from marriage annulment on joint property, children born, and the status of husband and wife with the existence of Law Number 1 of 1974. The type of research used is Normative legal research. The results of the research show that it is known that the legal consequences of marriage annulment can be seen from the position of husband and wife, position towards children, and property. The legal consequences of marriage annulment for husband and wife are that the marriage is dissolved and the parties whose marriage is annulled return to their original status because the marriage is deemed to have never existed. Children born in marriage remain legitimate children and remain the responsibility of both husband and wife, thus both parents are still obliged to educate and care for the child based on the child's interests. Meanwhile, the legal consequences for property are that property acquired during the marriage period becomes joint property and inherited property of each husband and wife. Property obtained by each as a gift or inheritance is under their respective control as long as the parties do not determine otherwise.

Legislative Authority and Equal Partnership: A Juridical Analysis of the Role of Regional Houses of Representatives in Regional Regulation Making Nirwan, Nirwan; Fahmal, A. Muin; Arif, Mohammad
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.482

Although designed as equal partners, the relationship between the Regional House of Representatives and the regional head in the legislative function often lacks synergy, yielding problematic legal outcomes. This study aims to systematically analyze the legislative authority of the Regional House of Representatives throughout the entire cycle of Regional regulation-making. Additionally, this study examines the essential standing of the Regional House of Representatives in its relationship with the regional head. Employing a normative legal research method through the statute approach and the conceptual approach, this study analyzes relevant primary and secondary legal materials. The results indicate that the legislative authority of the Regional House of Representatives is comprehensively manifested in every stage of Regional Regulation-making. These stages begin with planning within the regional legislation program, extend to the formulation of the Academic Paper, joint deliberations, and conclude with enactment and promulgation, placing it as a non-subordinate authority holder. Furthermore, it is concluded that the standing of the Regional House of Representatives relative to the regional head is fundamentally that of an equal partnership. This stance is grounded in the principles of decentralization and balanced political legitimacy. This equal standing is concretely manifested through the execution of the tri-functional role of the Regional House of Representatives (legislative, budgetary, and oversight), which is supported by an effective mechanism of checks and balances. This article presents a juridical analysis framework for examining the critical points within the regional legislative cycle, providing a reference for institutional reform.

The Effectiveness of Implementing Criminal Sanctions as the Last Resort (Ultimum Remedium Principle) in Excise Crimes as an Effort to Recover State Revenue Losses Munsir, David; Fahmal, A. Muin; Ahmad, Kamri
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 28 No 2: Juni - November 2025
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/z9psr097

The application of the ultimum remedium principle in excise-related criminal acts, particularly in the tobacco product sector, reflects a shift towards a more proportional and restorative approach in Indonesian criminal policy. This principle prioritizes administrative and civil measures before resorting to criminal sanctions, aiming to balance law enforcement objectives with economic stability and business sustainability. In the context of tobacco excise, the ultimum remedium approach has been utilized to minimize the negative impacts of excessive criminalization on the national economy, especially on the tobacco industry which significantly contributes to state revenue and regional employment. By implementing administrative sanctions, such as fines or permit revocations, as initial enforcement measures, law enforcement authorities can provide an opportunity for compliance improvement without immediately imposing imprisonment. However, in cases of repeated violations or severe breaches, criminal sanctions remain applicable as a deterrent. This approach aligns with restorative justice principles and supports the optimization of tax revenue collection while preserving fairness and legal certainty. The study underscores that the success of applying the ultimum remedium principle depends on clear regulatory frameworks, consistent enforcement, and inter-agency coordination. Ultimately, this policy serves as a strategic instrument in harmonizing fiscal policy, legal enforcement, and socio-economic interests within Indonesia’s excise regime

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search