<![CDATA[Penataan kebijakan yang tepat dalam menumbuhkembangkan budi daya udang maupun kelembagaannya, merupakan langkah strategis menciptakan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan manfaat ekonomi yang optimal. Penelitian kualitatif ini bertujuan mengkaji kebijakan kawasan budi daya udang serta kelembagaan di Kabupaten Lampung Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur kawasan budi daya udang berbasis korporasi; 2) sebagian besar pembudidaya tidak memahami korporasi; 3) manajemen usaha perlu dibenahi; 4) Kabupaten Lampung Selatan mempunyai peluang besar dibangun kawasan budi daya udang dan korporasi. Rekomendasi kebijakan kajian ini: 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Peraturan Menteri, terkait pedoman pengembangan kawasan budi daya udang berbasis korporasi; 2) pemerintah pusat dan daerah memberikan sosialisasi rutin, mengenai korporasi; 3) pemerintah daerah melakukan pendampingan serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya; 4) pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder, bersinergi mengawal pengembangan kawasan budi daya udang berlandaskan korporasi sesuai tujuan yang diharapkan.]]>
Copyrights © 2024
