Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

0.444

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Buletin Ilmiah Marina : Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering

Radityo Pramoda

Unknown Affiliation

Author-ID : 344413

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ILIR (OKI) NOMOR 9 TAHUN 2008 TERHADAP PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM DARATAN Radityo Pramoda
Jurnal Borneo Administrator Vol 7 No 3 (2011)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

This research aims to review the implementation of the new provisions of Local Regulation No. 9/2008, about the Management of Lebak, Lebung, and Rivers in Ogan Komering Ilir, which has become the autonomous village, and knowing how it works. Analysis of the research was conducted by using descriptive exploratory method, through qualitative approach, supported by primary and secondary data. The results show, that policy transformation of the management of inland waters by enactment of Local Regulation No. 9/2008, has provided greater access to the community to utilize the fish resources; the authority of the village to arrange lebak, lebung, and river is becoming much wider; the less optimal implementation of Local Regulation No. 9/2008, is caused by the apparatus and community who are not ready yet to adopt the value change and new norms. Keywords: implementation of local regulation, management, inland water.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ketentuan baru Perda OKI No. 9/2008, tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menjadi otonomi desa serta mengetahui pelaksanaannya. Analisa penelitian menggunakan metode deskriptif eksploratif, melalui pendekatan kualitatif, yang didukung data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa transformasi kebijakan pengelolaan perairan umum daratan dengan berlakunya Perda OKI No. 9/2008, memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya ikan; kewenangan yang dimiliki desa menjadi lebih luas dalam mengatur lebak, lebung, dan sungai; kurang optimalnya implementasi Perda OKI No. 9/2008, dikarenakan aparatur dan masyarakat Desa Berkat belum siap mengadopsi perubahan nilai serta norma baru.Kata kunci: implementasi Perda, pengelolaan, perairan umum daratan.

Kebijakan Penetapan Bitung Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Radityo Pramoda; Tenny Apriliani
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

The Bitung Special Economic Zone (SEZ) is a regional development policy specially devised to drive economic growth based on well-set-up infrastructures, and incentives. The role of central government in supervising the policy is very important in coping with each negative impact, both economic as well as social. The sole purpose of this qualitative research is to study the implementation of the regional development policy of Bitung as a Special Economic Zone. The analysis had been carried out with a case study approach, and then descriptively elaborated, and resulted in the finding of: (1) the previous development and infrastructure blueprint at the Bitung City level have so far been in line with the SEZ; (2) the SEZ has so far been attracting industry-based investment and creating work for the labors; (3) the formulated local regulations have been considered enough in giving legal security toward investment; (4) the establishment of Bitung as an SEZ has been considered as a sound strategic policy; and (5) the readiness of Bitung as an SEZ has been deemed adequate, despite the facts that it still needed minor adjustments in a few aspects, such as: better socialization, acceleration of land relinquishment, and increasing electricity/power.Keywords: Policy, Bitung Determination, Special Economic Zone (SEZ).Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung merupakan kebijakan pengembangan wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung infrastruktur berkualitas, serta pemberian kemudahan (insentif). Fungsi pemerintah pusat mengawal KEK Bitung, sangat penting untuk mencegah timbulnya dampak negatif secara ekonomi dan sosial. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan ekonomi dan penetapan kebijakan Bitung sebagai KEK. Analisis kajian dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus, yang dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pembangunan yang telah ada maupun pengembangan rencana infrastruktur pada kawasan Kota Bitung sudah mendukung KEK; (2) KEK Bitung telah menciptakan investasi berbasis industri dan penyerapan tenaga kerja; (3) regulasi lokal yang dibentuk sudah memberikan kepastian hukum kepada investor; (4) Penetapan KEK Bitung merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tepat; (5) kesiapan Bitung menjadi KEK secara umum sudah memadai, tetapi masih perlu untuk melaksanakan: sosialisasi kepada masyarakat, percepatan eksekusi pembebasan lahan, dan penambahan daya listrik.Kata kunci: Kebijakan, Penetapan Bitung, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

ESTIMASI KERUGIAN EKONOMI KERUSAKAN TERUMBU KARANG AKIBAT TABRAKAN KAPAL CALEDONIAN SKY DI RAJA AMPAT Witomo, Cornelia Mirwantini; Firdaus, Maulana; Soejarwo, Permana Ari; Muawanah, Umi; Ramadhan, Andrian; Pramoda, Radityo; Koeshendrajana, Sonny
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Research Center for Marine and Fisheries Socio-Economic

Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung kerugian ekonomi rusaknya terumbu karang akibat tabrakan kapal Caledonian Sky di Raja Ampat dan merumuskan kebijakan terkait penanggulangan kerugian ekonomi rusaknya terumbu karang akibat tabrakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai literatur, data pendukung serta hasil studi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak terutama yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data yang digunakan mengacu pada PERMEN Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Data yang diperoleh dari hasil penelusuran literatur selanjutnya dianalisis menggunakan metode benefit transfer. Analisis lainnya adalah analisis habitat equivalent analysis yang menghitung ukuran atau skala perproyek restorasi yang dibutuhkan untuk mengembalikan layanan sumberdaya ke kondisi awal dan analisis deskritif yang dilakukan terhadap angka yang didapat dari hasil analisis dan sebagai dasar estimasi besaran kerugian yang diklaim oleh pemerintah Indonesia terhadap pihak Kapal Caledonian Sky. Berdasarkan hasil analisis estimasi jumlah kerugian ekonomi rusaknya terumbu karang akibat tabrakan Kapal Pesiar Caledonian Sky di Raja Ampat sebesar 23 juta US Dolar dengan luasan terdampak 18.882 m2 dan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil sebagai opsi pemerintah untuk menghadapi kerusakan terumbu karang akibat tabrakan Kapal Pesiar Caledonia Sky adalah mempertimbangkan untuk mengadakan negosiasi penyelesaian sengketa tentang tuntutan kerugian kepada perusahaan kapal pesiar Inggris Caledonian Sky atas rusaknya terumbu karang diluar pengadilan dan mempertimbangkan langkah hukum untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan kapal pesiar Inggris Caledonian Sky sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Title: Estimated Economic Loss Of Coral Reefs Due To Ship Caledonian Sky Shipping In King AmpatThis study aims to calculate the economic loss of coral damage due to collision of Caledonian Sky cruise vessels in Raja Ampat and formulate policies related to the economic loss mitigation of coral damage due to collision. The method that used in this study is study of literature by reviewing various literature, supporting data and study results that have been done by various parties and related to this study. The data analysis that is used refers to Regulation Minister of Environment No. 7 of 2014 on Environmental Losses Due to Pollution and / or Environmental Degradation. Data that are obtained from literature searching results then analyzed by using benefit transfer method. Another analysis is the habitat equivalent analysis that calculate the size or scale of the restoration project that needed to return resource services to initial conditions and descriptive analysis of the figures that obtained from the analysis and as a basis for estimating the amount of losses that claimed by the Indonesian government against the Caledonian Skycruise vessel. Based on the results of the estimation analysis, the amount of economic loss from coral damage due to the collision of Caledonian Sky Cruise vessel in Raja Ampat is 23 million US Dollars with an affected area of 18,882 m2. The policy recommendations that can be taken as the government option to deal with coral reef damage due to collision of Caledonia Sky Cruise is considering negotiation on the settlement of disputes concerning the claims of losses to British cruise vessel Caledonian Sky on the destruction of coral reefs outside the court and considering legal action to indemnify the British cruise vessel corporation Caledonian Sky in accordance with Indonesian law.

PENGOLAHAN TERIPANG PASIR (HOLOTHURIA SCABRA) DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA BERISIKO STUNTING DI WILAYAH PESISIR PANTAI DESA KENEBIBI KECAMATAN KALKULUK MESAK KABUPATEN BELU Koeshendrajana, Sonny; Karomah Yaumidin, Umi Karomah; Picauly, Intje; Mewa, Mewa; Ramadhan, Andrian; Pramoda, Radityo; Huda, Hakim Miftakhul; Putri, Hertria Maharani; Hidayatina, Achsanah
Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2025
Publisher : Pergizi Pangan DPD NTT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51556/jpkmkelaker.v6i1.400

Teripang, trepang, timun laut, atau gamat adalah istilah yang diberikan untuk hewan invertebrata Holothuroidea yang dapat dimakan dan tersebar luas di lingkungan laut di seluruh dunia, mulai dari zona pasang surut sampai laut dalam terutama di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat termasuk Indonesia. Selain itu, Teripang juga dipakai dalam bentuk segar atau kering dalam berbagai masakan dan dalam konteks budaya, jenis pangan ini (teripang) dapat dipakai dalam bidang pengobatan. Masyarakat pesisir Desa Kenebibi Kecamatan Kalkuluk Mesak Kabupaten Belu sampai saat ini belum memaksimalkan jenis pangan ini dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi karena terbatas dengan jenis pengolahan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan keluarga berisiko stunting untuk maksimal memanfaatkan teripang baik dalam konsumsi keluarga maupun dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Kegiatan dilaksanakan di Kantor desa Kenebibi Kecamatan Kalkuluk Mesak Kabupaten Belu pada bulan Oktober 2024 dengan melibatkan 30 kepala keluarga dan ibu keluarga dari keluarga berisiko stunting. Kegiatan pengabdian menggunakan metode Penyuluhan dan Simulasi dengan tujuan dapat memantik pengetahuan siap dan ide peserta dalam mengolah jenis pangan taripang sampai ke bentuk usaha yang akan dijalankan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa semua peserta berhasil dilatih dalam mengolah jenis pangan teripang pasir dan semua peserta menyimpulkan bahwa hasil olahan yang sangat baik untuk dipasarkan adalah dalam bentuk olahan teripang kering.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN DAN KELEMBAGAAN BUDI DAYA UDANG DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Pramoda, Radityo; Wardono, Budi; Sumaryanto, Sumaryanto; Permana, Dadan; Shafitri, Nensyana
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v14i2.14073

Penataan kebijakan yang tepat dalam menumbuhkembangkan budi daya udang maupun kelembagaannya, merupakan langkah strategis menciptakan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan dan manfaat ekonomi yang optimal. Penelitian kualitatif ini bertujuan mengkaji kebijakan kawasan budi daya udang serta kelembagaan di Kabupaten Lampung Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur kawasan budi daya udang berbasis korporasi; 2) sebagian besar pembudidaya tidak memahami korporasi; 3) manajemen usaha perlu dibenahi; 4) Kabupaten Lampung Selatan mempunyai peluang besar dibangun kawasan budi daya udang dan korporasi. Rekomendasi kebijakan kajian ini: 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Peraturan Menteri, terkait pedoman pengembangan kawasan budi daya udang berbasis korporasi; 2) pemerintah pusat dan daerah memberikan sosialisasi rutin, mengenai korporasi; 3) pemerintah daerah melakukan pendampingan serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya; 4) pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder, bersinergi mengawal pengembangan kawasan budi daya udang berlandaskan korporasi sesuai tujuan yang diharapkan.

Co-Authors Dadan Permana Hakim Miftakhul Huda, Hakim Miftakhul Hidayatina, Achsanah Karomah Yaumidin, Umi Karomah Maulana Firdaus, Maulana Mewa, Mewa Picauly, Intje Putri, Hertria Maharani Ramadhan, Andrian Shafitri, Nensyana Soejarwo, Permana Ari Sonny Koeshendrajana Sumaryanto Sumaryanto, Sumaryanto Tenny Apriliani Umi Muawanah Wardono, Budi Witomo, Cornelia Mirwantini

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search