<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah menurut hukum positif di Indonesia. SKGR merupakan dokumen administratif yang banyak digunakan masyarakat sebagai bukti penguasaan atau peralihan tanah di luar sistem sertifikasi formal yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta menganalisis putusan pengadilan terkait penerapan SKGR dalam sengketa kepemilikan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKGR memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian relatif, sepanjang keabsahannya tidak disangkal oleh pihak yang bersangkutan dan didukung bukti lain seperti saksi dan penguasaan fisik. Dalam praktik pengadilan, SKGR diakui sebagai bukti pelengkap yang mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi masyarakat beritikad baik. Namun, secara normatif, hukum positif masih menempatkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memperjelas status hukum SKGR agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa di masa depan.]]>
Copyrights © 2025
