Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Djadjaputra, Gunawan
Unknown Affiliation
Humanities Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Studi Komparatif Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah Elektronik di Indonesia Dan Negara-Negara Asean Jordy, Alexander Raphael; Djadjaputra, Gunawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50353

Abstract

Digitalisasi dalam bidang hukum pertanahan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diwujudkan dengan penerapan sertipikat tanah elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum serta kekuatan pembuktian sertipikat tanah elektronik di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, khususnya Singapura dan Malaysia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021, sistemnya masih memerlukan harmonisasi dengan PP 24/1997 dan UUPA 1960. Singapura telah mengakui sertipikat elektronik sebagai alat bukti utama, sementara Malaysia menerapkan sistem ganda. Indonesia perlu memperkuat regulasi, validasi tanda tangan digital, dan keamanan data untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembuktian hak atas tanah di era digital.
Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan dalam Kontrak Proyek Jalan Tol Berdasarkan Asas Itikad Baik Yonatan, Yohanes Andrew; Djadjaputra, Gunawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50349

Abstract

Pembangunan infrastruktur jalan tol menuntut adanya kepastian hukum dan tanggung jawab yang proporsional dari kontraktor sebagai penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan dalam kontrak proyek jalan tol serta penerapan asas itikad baik dalam menilai adanya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pekerjaan tanpa alasan yang sah merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, dan kontraktual. Asas itikad baik berperan sebagai ukuran objektif dalam menilai kesungguhan dan kejujuran kontraktor dalam menjalankan kewajibannya, sekaligus sebagai tolok ukur keadilan dalam hubungan kontraktual proyek jalan tol.
Analisis Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia Winaldy, Rickson; Djadjaputra, Gunawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50265

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah menurut hukum positif di Indonesia. SKGR merupakan dokumen administratif yang banyak digunakan masyarakat sebagai bukti penguasaan atau peralihan tanah di luar sistem sertifikasi formal yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta menganalisis putusan pengadilan terkait penerapan SKGR dalam sengketa kepemilikan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKGR memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian relatif, sepanjang keabsahannya tidak disangkal oleh pihak yang bersangkutan dan didukung bukti lain seperti saksi dan penguasaan fisik. Dalam praktik pengadilan, SKGR diakui sebagai bukti pelengkap yang mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi masyarakat beritikad baik. Namun, secara normatif, hukum positif masih menempatkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memperjelas status hukum SKGR agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa di masa depan.
Co-Authors Jordy, Alexander Raphael Winaldy, Rickson Yonatan, Yohanes Andrew