<![CDATA[Dalam sistem peradilan agama Indonesia, penentuan hak asuh anak masih didasarkan pada Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibunya. Ketentuan ini kerap diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kedekatan emosional, kesiapan dalam mengasuh, serta kondisi psikologis dan sosial dari kedua orang tua. Padahal, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) telah diakui dalam berbagai regulasi nasional dan internasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Ketidakselarasan antara aturan KHI dan prinsip tersebut dapat menyebabkan putusan pengadilan yang kurang mendukung perkembangan optimal anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembaruan norma hukum terkait hadhanah dengan menelaah indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai acuan bagi hakim dalam memutus perkara hadhanah, serta menekankan pentingnya peran psikolog anak sebagai ahli dalam proses pembuktian di persidangan. Temuan penelitian menunjukkan perlunya penyesuain Pasal 105 KHI agar lebih adaptif dan sensitif terhadap kebutuhan anak, serta pembuatan pedoman pertimbangan hakim yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan anak dalam perkara perceraian dapat terlaksana dengan cara yang lebih adil dan berkeadilan. ]]>
Copyrights © 2025
