Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Kompilasi Hukum Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Athina Kartika Sari
Universitas Esa Unggul, Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
EDUKASI DAN KONSULTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN BAKAT Sari, Athina Kartika; Nurachmad, Much; Irdanurprida, Irdanurprida
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 03 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i03.4111

Abstract

Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan karena anak adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga anak memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak hanya mendapatkan pendidikan formal saja, namun juga memastikan anak dapat tumbuh berkembang dengan optimal sesuai bakat dan kemampuannya. Berangkat dari fenomena sosial dimana banyak orang tua masih mengalami keterbatasan sarana dan pengetahuan dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi bakat anaknya, Rumah Pintar Aisha hadir untuk menjadi bagian dari solusi atas fenomena tersebut. Banyak kegiatan dan karya yang telah dihasilkan dari anak-anak Rumah Pintar Aisha sehingga potensi dan bakat anak dapat dikembangkan selain dari pendidikan di sekolah. Kegiatan edukasi dan konsultasi dilaksanakan melalui penyebaran brosur/leaflet serta wawancara mendalam terhadap 3 (tiga) sample anak berbakat yang menghadapi kendala dalam pengembangan bakatnya. Untuk itu, melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diharapkan akan memberikan kontribusi berupa pengetahuan tentang perlindungan hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan pengembangan bakat di lingkungan Rumah Pintar Aisha. Kata Kunci : Perlindungan Hak Anak, Pendidikan, Pengembangan Bakat
Tinjauan Yuridis Pengaruh Pengakuan Sepihak China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara Berdasarkan Hukum Internasional Kezia Priskila; Athina Kartika Sari
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v6i1.63

Abstract

China melakukan klaim sepihak dengan menggambarkan sembilan garis putus-putus yang didasarkan atas sejarah historisnya yang mengakui wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna sebagai bagian dari kedaulatannya yang dapat berpotensi terjadinya persengketaan batas maritim. Metode penelitian penulisan ini menggunakan penelitian normatif yuridis dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaruh pengakuan sepihak China pada kedaulatan Indonesia di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna berdasarkan hukum internasional: 2. Bagaimanakah pengaruh terhadap ruang udara akibat dari pengakuan sepihak China di wilayah Laut Natuna Utara. Dengan rumusan masalah di atas dapat diambil kesimpulannya yaitu; 1. Delimitasi maritim Indonesia dengan garis sembilan putus-putus yang digambarkan oleh China dan dimasukkan kedalam peta wilayah Laut Natuna Utara dapat mengancam kedaulatan dan hak berdaulat yang dimiliki oleh Indonesia; dan 2. Kebebasan penerbangan (Freedom of Overflight) dalam Zona Ekonomi Eksklusif diatur di dalam Pasal 58 UNCLOS 1982. Selain itu, Indonesia dapat melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di ruang udara dengan membentuk ADIZ.
PENERAPAN INTERVENSI HUMANITER DALAM KASUS PENYERANGAN ISRAEL KE PALESTINA (GAZA) BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Sari, Athina Kartika; Irdanurprida, Irdanurprida
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7325

Abstract

AbstractThe Israeli attacks in the Gaza Strip have significantly violated the provisions of International Humanitarian Law. The Israeli military has carried out attacks against civilians, civilian objects, public facilities, and has conducted disproportionate attacks. This research will examine: (1) How the legitimacy of humanitarian intervention is based on International Humanitarian Law; (2) How humanitarian intervention is applied in the case of Israeli attacks on Palestine. This study uses a normative research method and is descriptive in nature. The research findings indicate that: (1) The Charter of the United Nations (UN) prohibits states from intervening in other states as it contradicts the principle of non-intervention (Article 2, Paragraph 7, of the UN Charter) and the equality of sovereignty (Article 2, Paragraph 1, of the UN Charter). Exceptions to intervention may be justified under International Law in cases involving threats to peace, international security, and acts of aggression (Article 51 of the UN Charter); and (2) The UN Security Council has not yet implemented humanitarian intervention in the Israeli-Palestinian armed conflict because Israel considered to be acting in self-defense. The UN's policy is not in accordance with Article 51 of the UN Charter, considering the increasing number of civilian casualties in Gaza. Therefore, a diplomatic effort that the international community can undertake is to facilitate negotiations between member states of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) and the United States to ensure peace and independence for Palestine.Keywords: Armed Conflict, Humanitarian Intervention, International Humanitarian LawAbstrakSerangan Israel di jalur Gaza telah banyak melanggar ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional. Tentara Israel telah melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil, obyek sipil, fasilitas umum, dan melakukan serangan yang tidak proporsional. Dalam penelitian akan mengkaji mengenai: (1) Bagaimana legitimasi intervensi humaniter berdasarkan Hukum Humaniter Internasional; (2) Bagaimana penerapan intervensi humaniter dalam kasus penyerangan Israel ke Palestina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan sifat penelitian adalah penulisan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melarang negara melakukan intervensi terhadap negara lain karena bertentangan dengan prinsip non-intervensi (Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB) dan kesamaan kedaulatan (Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB). Pengecualian intervensi dapat dibenarkan Hukum Internasional apabila berkenaan dengan ancaman perdamaian, keamanan internasional, dan tindakan agresi (Pasal 51 Piagam PBB); dan (2) Dewan Keamanan PBB belum menerapkan intervensi humaniter dalam konflik bersenjata Israel-Palestina karena Israel dianggap sedang melakukan pertahanan diri (selfdefense). Kebijakan PBB tersebut tidak sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB mengingat semakin banyaknya korban penduduk sipil di Gaza. Untuk itu, upaya diplomatik yang dapat dilakukan masyarakat internasional adalah melakukan negosiasi antara negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan Amerika Serikat dalam menjamin perdamaian dan kemerdekaan Palestina.Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Intervensi Humnaiter, Hukum Humaniter Internasional
Sosialisasi Peningkatan Peran Lembaga Amil Zakat PYI Dalam Jaminan Kesejahteraan Anak Yatim Sari, Athina Kartika; Wardhani, Sri Pramudya; Rahmahani, Adhining Prabawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i2.8543

Abstract

Indonesia termasuk negara dengan jumlah anak yatim piatu cukup besar. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2019, terdapat 106.406 anak tinggal di 4.864 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan terdaftar di seluruh Indonesia. Dalam memberikan jaminan perlindungan hak anak yatim, diperlukan sejumlah program jaminan sosial. Strategi berkenaan pengembangan sistem jaminan sosial yang terdapat dalam pemberian KIP kepada anak yatim piatu di seluruh Indonesia merupakan salah satu upaya pemerataan untuk mengatasi kesenjangan di masyarakat. Peran lain yang dibutuhkan dalam perlindungan hak anak yatim adalah peningkatan peran panti asuhan/rumah yatim. Panti asuhan/rumah yatim berperan dalam melindungi dan membimbing anak-anak yang mengalami berbagai permasalahan sosial. Perguruan Tinggi dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat. Kegiatan ini dapat diberikan dengan memberikan edukasi terhadap pengurus dan anak Panti Yatim Indonesia (PYI), salah satu di cabang Duta Harapan Bekasi Utara. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan adanya peningkatan dalam pemahaman pengurus dan anak binaan PYI mengenai peraturan-peraturan yang memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim di PYI Duta Harapan.
STRATEGI KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT INDONESIA MELALUI PENDEKATAN EKONOMI BIRU UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Sari, Athina Kartika; Nurachmad, Much
Lex Jurnalica Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i3.8575

Abstract

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut, kebijakan ekspor pasir laut dibuka kembali. Kebijakan ekspor pasir laut sempat dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan, dan Perikanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan SKB Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2002, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Pemerintah saat ini menilai bahwa ekspor pasir laut berpotensi memperkuat identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim serta mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan. Namun apabila ekspor pasir tidak menggunakan metode yang tepat dalma pengelolaannya dapat menimbulkan berbagai masalah di berbagai bidang. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kesesuaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut dengan kebijakan ekonomi biru (2) Bagaimana strategi kebijakan ekspor pasir laut Indonesia untuk dapat menjadi penunjang sektor pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Kebijakan Pemerintah berkenaan pengelolaan hasil sedimentasi di laut kurang selaras dengan konsep ekonomi biru karena dipertimbangkan lebih banyak kerugian yang ditimbulkan terutama dari segi lingkungan hidup dan masalah social, meskipun secara ekonomi berpotensi meningkatan perekonomian negara. Untuk itu, kebijakan juga perlu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagaimana diatur dalam Konvensi Perubahan Iklim (article 3 (4)); dan (2) Upaya konsep ekonomi biru dapat diterapkan dalam mengatasi kasus ini untuk mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Strategi kebijakan baru dalam menanggulangi dampak abrasi dapat memepertimbangkan soft solution melalui cara penanaman tumbuhan pelindung pantai (bakau, nipah dan pohon api-api) serta pengisian pasir (sand nourishment) serta strategi hard solution, yaitu melalui penggunaan struktur pelindung Pantai.Kata Kunci: Ekspor Pasir Laut, Kebijakan Ekonomi Biru, Pembangunan Berkelanjutan
Pendampingan Peningkatan Ekonomi Kreatif Oleh-Oleh Khas Bekasi Bandeng Rorod dalam Upaya Mendukung Potensi Lokal di Bekasi Timur: Assistance in Increasing the Creative Economy of Bekasi Traditional Food Bandeng Rorod in Efforts to Support Local Potential in East Bekasi Asri, Dyah Permata Budi; Sari, Athina Kartika; Saraswati, Henny
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 5 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i5.9008

Abstract

Milkfish is one of the mainstays of fishery products for consumption in the Bekasi Regency, especially in Muara Gembong District, Bekasi Regency. In 2021 alone, the production of milkfish in Bekasi Regency reached 11,607 tons per year. With the large production of milkfish, many people have taken the opportunity to open culinary businesses, restaurants, and souvenirs made from milkfish. One of them is the Mpok Omah (Bandeng Rorod) culinary center, which has been running a Bandeng Rorod business since 2011, located at Perumnas 3, Jalan Maluku Raya Blok C1 No.3, East Bekasi. The purpose of this service was to provide solutions from the aspects of production, marketing, and management of Bandeng Rorod partners. The method used was socialization, mentoring, and procurement of machines/tools for production. The programs that have been implemented are in the form of education and socialization of the urgency of IPR protection for MSMEs, Socialization of export strategies for MSMEs, socialization of food security and food labels, procurement of vacuum machines, dough mixers, and stacking steaming pans. With this program, it is hoped that partners will increase the quantity and quality of their products.
Danantara sebagai Entitas Investasi Negara: Kajian Yuridis terhadap Status dan Pengawasannya dalam Sistem Ketatanegaraan ButarButar, Maria Magdalena Fontaine; Sari, Athina Kartika
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1536

Abstract

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) merupakan lembaga strategis yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola aset negara, khususnya aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.Danantara disebut sebagai badan hukum independen, namun tidak dijelaskan secara tegas kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Tidak diketahui secara pasti apakah Danantara merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, lembaga negara independen, atau entitas lain yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidakjelasan ini menimbulkan persoalan konstitusional yang berhubungan dengan legalitas status lembaga dalam sistem ketatanegaraan serta bagaimana mekanisme pengawasan yang seharusnya diterapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan utama: (1) Bagaimana status hukum Danantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?, (2) Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap Danantara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025? Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam kedudukan hukum Danantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta meninjau bentuk dan efektivitas pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) bahwa Danantara merupakan entitas yang berdiri sendiri (sui generis) dan berada di luar struktur lembaga negara.(2) pengawasan terhadap Danantara hanya dilakukan secara internal oleh Dewan Pengawas yang diangkat Presiden, tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, atau partisipasi publik. Hal ini menimbulkan celah dalam pengawasan yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Co-Authors Budi Asri, Dyah Permata ButarButar, Maria Magdalena Fontaine Irdanurprida, Irdanurprida Kezia Priskila Nurachmad, Much Rahmahani, Adhining Prabawati Saraswati, Henny Wardhani, Sri Pramudya