<![CDATA[Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, yang bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur untuk masyarakat. Namun, pelaksanaan di lapangan sering menimbulkan masalah, terutama terkait perlindungan hak masyarakat yang terdampak. Secara ideal, pengadaan tanah bertujuan mempercepat pembangunan, tetapi kenyataannya sering muncul konflik sosial, hambatan ekonomi, dan lemahnya pemahaman hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis perlindungan hak masyarakat dalam pengadaan tanah berdasarkan PP No. 20 Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Data diperoleh dari dokumen peraturan, studi literatur, dan wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendasari, pelaksanaannya menghadapi kendala. Konflik sosial timbul karena perbedaan kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Hambatan ekonomi muncul saat ganti rugi tidak sebanding dengan kerugian riil, dan pemahaman hukum yang rendah menyebabkan masyarakat dalam posisi tawar yang lemah. Penelitian ini menyarankan penguatan mekanisme perlindungan hukum melalui transparansi, akses informasi, dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat terdampak, agar pengadaan tanah dapat mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
