<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan peningkatan pendapatan anggota DPR melalui pendekatan nilai keadilan, kemanfaatan, dan etika sosial, terutama dalam konteks munculnya propaganda publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis, melalui analisis konten terhadap dokumen resmi, berita kredibel, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini gagal secara komprehensif pada nilai dimensi ketiga. Dari aspek keadilan, kebijakan ini melanggar prinsip perbedaan John Rawls karena tidak berpihak pada kelompok yang paling tidak beruntung. Dari aspek kemanfaatan, kebijakan ini menimbulkan lebih banyak kerugian sosial, seperti erosi kepercayaan masyarakat dan ketidakstabilan, dibandingkan keuntungan finansial bagi segelintir elit, sehingga gagal memenuhi prinsip utilitarianisme. Dari aspek etika sosial, kebijakan ini mencerminkan defisit pelayanan publik dan pengabaian tanggung jawab sosial. Disimpulkan bahwa kebijakan peningkatan pendapatan DPR tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis, dan penguatan masyarakat merupakan respon logis terhadap kegagalan tersebut.]]>
Copyrights © 2025
