<![CDATA[Platform telemedicine seperti Halodoc telah hadir menjadi alternatif layanan kesehatan utama di Indonesia. Akan tetapi, perlindungan hukum bagi konsumen yang belum optimal menjadi sebuah tantangan baru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan digital menurut UUPK 1999 dan UU ITE 2008, serta mengevaluasi kebijakan platform Halodoc. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, norma hukum, dan syarat layanan Halodoc dengan interpretasi sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma perlindungan konsumen dengan implementasinya. Platform Halodoc menggunakan klausul eksonerasi yang melanggar Pasal 18 UUPK, yaitu mengalihkan tanggung jawab kepada penyedia kesehatan sebagai kontraktor independen. Temuan juga menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen masih terbatas dan sebanyak 70% pengguna tidak memahami kebijakan privasi, serta pengawasan, juga penegakan hukum konsumen masih lemah. Dengan demikian diperlukan harmonisasi antar 4 undang-undang (UUPK, UU ITE, UU Kesehatan, dan UU PDP) dan pembentukan lembaga pengawasan khusus. Penelitian ini merekomendasikan pengimplementasian mandatory shared liability model, peningkatan standar keamanan siber dengan audit independen, peningkatan literasi digital konsumen, serta penguatan kapasitas BPSK dalam menangani sengketa telemedicine.]]>
Copyrights © 2025
