<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum dan etika dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, dengan menelaah bagaimana regulasi perundang-undangan, kode etik profesi, serta mekanisme penyelesaian sengketa membentuk ruang lingkup tanggung jawab dan akuntabilitas tenaga kesehatan. Kajian ini menekankan pentingnya informed consent, kepatuhan terhadap standar profesi, serta keselamatan pasien sebagai pilar utama dalam mencegah terjadinya konflik antara pasien dan tenaga medis. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran komunikasi dan dokumentasi sebagai elemen kunci dalam menjamin mutu layanan dan perlindungan hukum dalam praktik klinis. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap pedoman etika profesi. Dokumen hukum primer, termasuk Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), dianalisis menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dengan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya perspektif socio-legal. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pedoman organisasi profesi, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta dokumentasi kasus-kasus viral dugaan malapraktik. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga memetakan jalur penyelesaian sengketa guna memahami proses penanganan dugaan pelanggaran etika maupun malapraktik melalui mekanisme internal fasilitas kesehatan, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), hingga litigasi perdata atau pidana. Hasil Penelitian Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum, pemahaman etika profesi, dan komunikasi yang efektif memiliki peran signifikan dalam menurunkan risiko sengketa medis. Penerapan standar profesi, dokumentasi yang lengkap, serta pelaksanaan informed consent secara komprehensif menjadi instrumen perlindungan utama bagi pasien maupun tenaga medis. Hasil analisis juga mengungkap bahwa penyelesaian sengketa dalam praktik kedokteran lazim mengikuti mekanisme bertingkat mulai dari mediasi internal rumah sakit, pemeriksaan oleh MKDKI, hingga proses hukum apabila diperlukan. Kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara norma hukum dan prinsip etika merupakan fondasi penting untuk mewujudkan layanan kesehatan yang aman, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Penguatan komunikasi, peningkatan pelatihan etika profesi, serta optimalisasi prosedur kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan potensi konflik. Pemahaman sistematis terhadap kewajiban hukum dan etika menjadi dasar penting dalam menjaga kualitas praktik kedokteran dan perlindungan pasien.]]>
Copyrights © 2025
