<![CDATA[Dalam praktik penetapan objek sengketa masih terdapat ambiguitas dalam menentukan batas antara keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dapat digugat dan tindakan administratif yang tidak termasuk dalam objek sengketa. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada munculnya putusan niet ontvankelijk verklaard yang berulang, serta menimbulkan ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dan batasan hukum mengenai objek sengketa menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta menelaah implikasi hukum diskresi pejabat pemerintahan terhadap penetapan objek sengketa, khususnya yang berbentuk keputusan tertulis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), yang didukung analisis deskriptif terhadap doktrin dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan objek sengketa harus memenuhi unsur-unsur KTUN, yaitu tertulis, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun, perkembangan hukum administrasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas ruang lingkup objek sengketa hingga mencakup tindakan faktual pejabat (bestuur handelingen) dan diskresi pemerintahan yang berdampak pada hak warga negara.]]>
Copyrights © 2025
