Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Fenomena Alih Kode, Campur Kode dalam Penggunaan Unsur Bahasa Jawa dalam Novel Soedirman dan Alfiyah Karya E. Rokajat Asura Khoirun Nadia; Rintan Amalia Rohar; Tasya Madinah; Callista Azalia Nur Firdaus; Mohammad Afrizal
Morfologi : Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya Vol. 3 No. 4 (2025): Agustus : Morfologi : Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya
Publisher : Asosiasi Periset Bahasa Sastra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/morfologi.v3i4.2008

Abstract

Code-switching and code-mixing are linguistic phenomena that reflect the cultural and linguistic diversity of Indonesian society, particularly within literary works. This study aims to analyze how elements of the Javanese language are employed through these phenomena in the novel Soedirman dan Alfiyah by E. Rokajat Asura. Using a literature review method, the study examines relevant theories and previous research on the use of regional languages, specifically Javanese, in literature. The findings reveal that both code-switching and code-mixing enrich character expression, serve as markers of cultural identity, convey emotional depth, and enhance the social messages embedded in the narrative. Visual markers such as italicized text are utilized to distinguish linguistic shifts, although inconsistencies in their application are noted. This research highlights the importance of preserving regional languages in literary works and emphasizes the need for consistent typographical presentation to improve readability and linguistic awareness among readers.
ANALISIS PRAKTIK PENETAPAN OBJEK SENGKETA OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA Melkiardo Febrian Tagung; Mohammad Afrizal; Nurus Zaman
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/ewbftw15

Abstract

Dalam praktik penetapan objek sengketa masih terdapat ambiguitas dalam menentukan batas antara keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dapat digugat dan tindakan administratif yang tidak termasuk dalam objek sengketa. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada munculnya putusan niet ontvankelijk verklaard yang berulang, serta menimbulkan ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dan batasan hukum mengenai objek sengketa menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta menelaah implikasi hukum diskresi pejabat pemerintahan terhadap penetapan objek sengketa, khususnya yang berbentuk keputusan tertulis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), yang didukung analisis deskriptif terhadap doktrin dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan objek sengketa harus memenuhi unsur-unsur KTUN, yaitu tertulis, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun, perkembangan hukum administrasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas ruang lingkup objek sengketa hingga mencakup tindakan faktual pejabat (bestuur handelingen) dan diskresi pemerintahan yang berdampak pada hak warga negara.