Reformasi Birokrasi SDM Aparatur; Kinerja ASN Dalam Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Bandung): Bureaucratic Reform of Human Resources and Civil Servants; Civil Servant Performance in Bureaucratic Reform (Bandung Case Study)

Sri Yulianty Mozin (Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Rahmatia Pakaya (Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Dwi Sasmindar (Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Nurferawati Ntelu (Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Hadidjah Hasan (Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Vanda Imelda Patuti (Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Zubaidah Mahmud (Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

Jurnal Kolaboratif Sains
(Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025

Reformasi birokrasi di Indonesia menekankan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai dasar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Kota Bandung menjadi contoh nyata melalui kepemimpinan adaptif, inovasi digital, serta pembenahan manajemen sumber daya manusia aparatur. Artikel ini, yang disusun berdasarkan kajian literatur, menelaah kinerja ASN dalam konteks reformasi birokrasi dengan fokus pada kepemimpinan, kompetensi individu, dan manajemen talenta. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemajuan reformasi birokrasi di Bandung banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan inovatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik yang meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya disiplin ASN, lemahnya penegakan aturan oleh pimpinan, serta resistensi terhadap perubahan struktural seperti peralihan jabatan. Untuk mewujudkan reformasi yang berkelanjutan, diperlukan konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas ASN, serta perubahan budaya organisasi. Peningkatan kinerja ASN dalam aspek-aspek tersebut menjadi kunci utama untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.