<![CDATA[Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam hal pemulihan aset hasil korupsi. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang telah lama digagas hingga saat ini belum disahkan menjadi undang-undang, meskipun urgensinya sangat nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa RUU tersebut belum disahkan, urgensi pembentukannya sebagai instrumen strategis pemberantasan korupsi, serta mekanisme dan prinsip hukum yang harus diterapkan dalam pelaksanaannya, terutama terkait aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan seseorang. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa penundaan pengesahan RUU disebabkan oleh faktor regulasi yang belum menyeluruh dan hambatan politik, sementara urgensi RUU ini terletak pada kemampuannya untuk menerapkan mekanisme perampasan aset berbasis pendekatan in rem atau Non-Conviction Based Confiscation (NCBC), yang memungkinkan penyitaan aset tanpa harus menunggu proses pidana tuntas. Penerapan prinsip hukum yang adil dan transparan dalam perampasan aset menjadi kunci dalam mewujudkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, pengesahan dan implementasi RUU Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
