Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis terhadap Urgensi dan Implementasi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Kaharuddin, Kaharuddin; Azzahra, Destiyana; Intaniassifa, Intaniassifa; Auraning, Winih
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13977

Abstract

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam hal pemulihan aset hasil korupsi. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang telah lama digagas hingga saat ini belum disahkan menjadi undang-undang, meskipun urgensinya sangat nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa RUU tersebut belum disahkan, urgensi pembentukannya sebagai instrumen strategis pemberantasan korupsi, serta mekanisme dan prinsip hukum yang harus diterapkan dalam pelaksanaannya, terutama terkait aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan seseorang. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa penundaan pengesahan RUU disebabkan oleh faktor regulasi yang belum menyeluruh dan hambatan politik, sementara urgensi RUU ini terletak pada kemampuannya untuk menerapkan mekanisme perampasan aset berbasis pendekatan in rem atau Non-Conviction Based Confiscation (NCBC), yang memungkinkan penyitaan aset tanpa harus menunggu proses pidana tuntas. Penerapan prinsip hukum yang adil dan transparan dalam perampasan aset menjadi kunci dalam mewujudkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, pengesahan dan implementasi RUU Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia.
Legal Due Diligence Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Air: Analisis Ketaatan Hukum, Risiko Bisnis, dan Strategi Mitigasi (Studi Kasus: Putusan No. 770/PID.SUS/2021/PN DPS-Usaha Cuci Mobil My Carwash, Denpasar, Bali) Salwa, Rachel Amanda; Christy, Angeline; Margaretha, Naomi; Auraning, Winih; Shafarina, Zahra
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 2 (2026): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19660280

Abstract

This article analyzes the legal compliance aspects of water resource utilization licensing through a legal due diligence (LDD) approach based on a criminal case study. The object of study is the Denpasar District Court Decision Number 770/PID.SUS/2021/PN DPS, which adjudicated the case of unlicensed groundwater use by the My Carwash car wash business in Denpasar, Bali. This research employs a normative juridical method with statute and case approaches. Findings indicate that water resource licensing violations are categorized as highlevel legal risks that may result in criminal sanctions, business license revocation, and significant reputational damage. This article further formulates a comprehensive risk management framework and mitigation strategies for Limited Liability Companies utilizing water resources in their operational activities.