<![CDATA[Perkembangan pelayanan publik berbasis digital telah mengubah cara pemerintah membuat keputusan, mulai dari sistem informasi kependudukan, seleksi ASN, penyaluran bantuan sosial, hingga sistem perizinan otomatis. Penggunaan artificial intelligence (AI), algoritma, dan big data menghadirkan efisiensi baru, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk maladministrasi yang tidak terakomodasi dalam kerangka hukum Ombudsman saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk maladministrasi digital, mengevaluasi kecukupan norma dalam UU No.37/2008 tentang Ombudsman, serta menawarkan model pengawasan baru yang relevan dengan era digital governance. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan studi literatur mutakhir, penelitian ini menemukan bahwa maladministrasi di era digital memiliki karakteristik baru seperti bias algoritmik, ketidaktransparanan logika sistem (algorithmic opacity), kesalahan otomatis (automated error), dan diskriminasi berbasis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman perlu mengembangkan standar baru berupa Algorithmic Transparency Standard, Digital Audit Framework, dan unit khusus untuk pengawasan sistem AI dalam pelayanan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa reformulasi kewenangan Ombudsman merupakan urgensi untuk memastikan akuntabilitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam pelayanan publik berbasis digital.]]>
Copyrights © 2025
