<![CDATA[Globalisasi ekonomi telah memperluas jangkauan kejahatan lintas negara, terutama dalam konteks rantai suplai perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Kejahatan ekonomi modern tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui infiltrasi ke dalam sistem perdagangan legal, dengan memanfaatkan celah regulasi, ketimpangan pengawasan, serta teknologi digital yang sulit dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan ekonomi lintas negara yang berkembang di rantai suplai Asia Pasifik dan menilai efektivitas sistem pengawasan perdagangan yang berlaku, khususnya di Indonesia. Menggunakan metode yuridis normatif, kajian ini menganalisis instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan, termasuk Undang-Undang Kepabeanan, rezim anti-pencucian uang, dan konvensi internasional seperti UNTOC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada masih bersifat sektoral dan administratif, sehingga belum mampu menjawab kompleksitas kejahatan ekonomi transnasional yang terorganisir. Untuk itu, diperlukan pendekatan hukum yang terintegrasi, kolaboratif lintas negara, serta pemanfaatan teknologi hukum berbasis risiko. Penelitian ini menyumbang gagasan baru mengenai pentingnya reformasi sistem pengawasan perdagangan berbasis data, integritas kelembagaan, dan harmonisasi hukum kawasan sebagai langkah strategis dalam menghadapi kejahatan ekonomi global yang kian canggih dan adaptif.]]>
Copyrights © 2025
